BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Kalimantan Selatan tercatat masuk dalam 8 provinsi dengan tingkat inflasi terendah.
Gubernur Kalsel, H Muhidin, melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Sutikno mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2025 pada Senin (21/4) pagi.
Rakor yang diikuti secara daring dari Command Center, Kantor Gubernur di Banjarbaru ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait sebagai narasumber, dan diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahun ke tahun atau year-on-year Maret 2025 terhadap Maret 2024 adalah 1.03 persen, sedangkan untuk bulan ke bulan atau month-to-month berada di angka 1.65 persen.
Ditemui usai rakor, Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Sutikno menyampaikan, bahwa inflasi Kalsel masih aman dan termasuk dalam 8 provinsi dengan tingkat inflasi terendah, kendati ada komoditas dengan harga jual tinggi.
“Inflasi Kalsel masih aman, untuk year-on-year 1.2, month-to-month kita 1.9 dan year-up-to-date nya di 0.43. Namun masih perlu ada kewaspadaan, karena ada satu komoditas yang harganya cukup tinggi secara nasional yaitu cabe rawit,” sampainya.
Lebih lanjut dirinya juga menyampaikan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Kalsel H Muhidin akan menginstruksikan agar tiap wilayah memiliki wilayah penanaman cabe.
“Sudah disampaikan juga sebelumnya bahwa nanti Pak Gubernur melalui Biro Ekonomi akan menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota se-Kalsel agar masing-masing daerah memiliki wilayah penanaman cabe. Karena cabe tidak memerlukan persyaratan tumbuh khusus, jadi dimana saja bisa tumbuh,” ujarnya.
Upaya ini diharapkan paling tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan wilayah sendiri, mengingat saat ini harga cabe rawit menyentuh angka 100.000.
Indeks Perkembangan Harga atau (IPH) Kalsel juga tercatat nomor 3 terendah se-Indonesia dan untuk harga komoditas lain juga terpantau baik.
“Operasi-operasi pasar baik skala provinsi tapi juga kabupaten akan tetap kita galakkan untuk menjaga agar inflasi tetap stabil. Karena kalau sudah naik akan lebih sulit untuk menurunkannya. Operasi pasar ini juga diharapkan bukan hanya dilakukan oleh pemda, tapi juga instansi vertikal dan mungkin-mungkin perusahaan-perusahaan melalui program CSR,” sampainya.
Turut berhadir di Command Center, perwakilan dari Dinas Sosial Kalsel, BPS dan BINDA Kalsel.
Sementara itu, Mendagri Tito dalam arahannya menyampaikan, saat ini angka inflasi masih berada di dalam target nasional inflasi (1,5-3,5 persen).
Pada kesempatan, Tito menyampaikan bahwa kendati ada negara ASEAN lain yang saat ini inflasinya terlihat bagus(deflasi), tidak berarti perekonomiannya lebih bagus dari pada kondisi perekonomian Indonesia.
“Deflasi itu ada dua, karna hal yang positif atau negatif. Deflasi tidak dapat menjadi patokan, karena apabila deflasi tapi perekonomian negaranya rendah atau bahkan minus, itu berarti deflasi terjadi karena daya beli masyarakat menurun. Hal itu bisa menandakan bahwa perekonomian di negara tersebut sedang tidak baik-baik saja,” sampainya.
“Deflasi negatif itu terjadi apabila daya beli masyarakat turun, yang menyebabkan demand(permintaan) akan turun. Apabila demand turun maka harga jual akan turun, hal ini tentu akan merugikan konsumen dan produsen. Inflasi terlalu tinggi juga berbahaya karna akan berat bagi konsumen, karena itu kita harus menjaga keseimbangan,” lanjut Tito.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan Kepala BPS, Amelia Adininggar Widyasanti, komoditas yang memberikan andil pada inflasi adalah bawang merah, cabai merah dan bawang putih.
Di akhir rakor, Mendagri Tito berpesan kepada pemda agar tetap melakukan pemantauan harga dan stok komoditas, dan agar TPID tetap intensif dalam menjaga harga bahan pokok.
Pada kesempatan ini, tak lupa Tito juga berpesan agar pemda dapat turut mendorong gerakan menanam sebagai sebuah solusi untuk daerah yang defisit komoditas tertentu. (adp)