 |
| LAPORAN: Pansus II DPRD Kalsel dan Mitra Kerja adakan rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj). - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi, S.P., memimpin rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 bersama mitra kerja di ruang rapat Komisi II, lantai 4, pada Selasa (8/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Firman menyampaikan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan akan sejalan dengan target nasional. Ia mengaitkan optimisme itu dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai sektor prioritas.
“Dengan fokus nasional pada ketahanan pangan dan target pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun ini di kisaran 8 persen, kami yakin angka 8,1 persen bisa tercapai,” ungkapnya.
Firman juga menyoroti pentingnya LKPj 2024 sebagai dokumen strategis. Menurutnya, laporan tersebut menjadi penanda masa transisi dari kepemimpinan gubernur sebelumnya menuju era pemerintahan kepala daerah yang baru.
“LKPj kali ini sangat penting karena merupakan transisi antara dua periode pemerintahan. Harapannya, ini bisa menjadi fondasi untuk mendukung visi dan misi gubernur yang baru,” jelasnya saat berbincang dengan tim Humas di sela-sela rapat.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rapat telah memberikan gambaran awal terhadap isu-isu penting, salah satunya adalah ketahanan pangan. Informasi ini, katanya, akan sangat membantu gubernur dalam mengambil keputusan strategis ke depan.
“Dalam rapat tadi, kita sudah mulai tahu kondisi ketahanan pangan seperti apa. Jadi ketika gubernur membuat kebijakan, dasarnya sudah ada,” ujarnya.
Firman juga mendorong keterbukaan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses evaluasi. Ia berharap SKPD tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga kendala yang dihadapi, termasuk detail penggunaan anggaran.
“Dari sini kita bisa tahu mana yang sudah tercapai dan mana yang belum. Kita minta semua SKPD terbuka tentang pelaksanaan pemerintahan, termasuk masalah dan distribusi anggarannya. Ini semua akan menjadi bahan untuk kita negosiasikan,” tegasnya.
Firman menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa setelah proses pemanggilan seluruh SKPD selesai, Pansus akan segera menyusun rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna bersama Gubernur Kalimantan Selatan. (naz/fsl)