 |
| RAPAT: Banggar DPRD Banjar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) lakukan rapat evaluasi 277 desa di Kabupaten Banjar. - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digelar di ruang gabungan lantai 1 gedung DPRD Banjar, membahas evaluasi penyerapan anggaran triwulan I dan rencana kerja triwulan II tahun 2025. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Syahrialuddin serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKP LH) Ahmad Bayhaqie.
Dalam rapat, Dinas PMD memaparkan program monitoring dan evaluasi perkembangan 277 desa di Kabupaten Banjar. Salah satu capaian yang disampaikan adalah tidak adanya lagi desa berstatus tertinggal pada tahun 2024, setelah sebelumnya tercatat 13 desa tertinggal pada 2022.
Namun, Wakil Ketua I DPRD Banjar, Irwan Bora, menekankan pentingnya transparansi dan keakuratan data indikator desa tertinggal. Ia menyoroti kondisi di lapangan, seperti di Kecamatan Aluh-Aluh, yang masih memiliki akses jalan rusak dan belum merasakan pemerataan pembangunan.
“Kita perlu menyamakan persepsi agar data yang disampaikan tidak sekadar formalitas. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan pembangunan secara nyata, dan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cahaya Kencana, Kepala Dinas PRKP LH Ahmad Bayhaqie menjelaskan bahwa perubahan anggaran dari Rp3 miliar menjadi Rp5 miliar bukan merupakan penambahan, melainkan pergeseran dana dari berbagai bidang di dinasnya karena kebutuhan yang mendesak.
"Total pergeseran dana mencapai Rp2,7 miliar. Saat ini progres revitalisasi sudah mencapai 65 persen. Sisa pekerjaan meliputi jalan, saluran, dan drainase, dan kami optimalkan agar dana yang ada bisa mencukupi. Kami juga sudah mengajukan perpanjangan pelaksanaan proyek yang seharusnya selesai pada 30 Mei,” jelas Bayhaqie. (naz/fsl)