 |
| DISEMINASI: Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan gelar Diseminasi Perkembangan Terkini Perekonomian. - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Diseminasi Perkembangan Terkini Perekonomian, Fiskal, dan Sektor Keuangan Kalimantan Selatan. Acara ini menjadi forum penyampaian dan diskusi mengenai kondisi serta prospek perekonomian daerah secara komprehensif.
Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia menyampaikan informasi terkait perkembangan ekonomi, sektor-sektor strategis, serta kondisi inflasi di Kalimantan Selatan. Di saat yang sama, DJPb melakukan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), sedangkan OJK Kalsel memaparkan informasi terkini mengenai stabilitas sektor jasa keuangan. Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata sinergi antar lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Informasi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan perspektif kepada perbankan dan para pelaku usaha dalam proses perencanaan serta pengembangan bisnis. Diseminasi ini juga diharapkan menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Perekonomian Kalsel Terus Tumbuh di Tengah Tantangan Global
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, mengungkapkan bahwa pada Triwulan I 2025, perekonomian Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan yang solid sebesar 4,81% (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Ke depan, perkembangan ini diperkirakan tetap positif, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sepanjang 2025 berada di kisaran 4,5%–5,3%. Ia juga menyampaikan bahwa inflasi daerah tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%, sehingga turut menopang daya beli masyarakat.
Di sisi digitalisasi, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat, seiring dengan semakin luasnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS. “Pertumbuhan volume dan nilai transaksi QRIS menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman bertransaksi secara digital. Namun di sisi lain, kami tetap mendorong inklusi tunai agar seluruh lapisan masyarakat tetap terlayani,” tambahnya.
Dukungan Fiskal melalui Realisasi Anggaran yang Terjaga
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, menyampaikan bahwa hingga Maret 2025, realisasi belanja negara di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57% dari total pagu anggaran. Rinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,53 triliun, sementara Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp7,01 triliun.
Di tengah upaya efisiensi dan keterbatasan ruang fiskal nasional, realisasi ini mencerminkan kinerja anggaran yang baik. Pemerintah terus memastikan bahwa dana yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk program-program prioritas sejak awal tahun, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan dukungan sosial.
“APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Meskipun tekanan ekonomi global masih berlangsung, kita tetap optimis dan adaptif,” ujar Syafriadi.
Stabilitas Keuangan Terjaga, Inklusi dan Literasi Ditingkatkan
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Kalimantan Selatan tetap terjaga meskipun volatilitas pasar global masih terjadi. Perbankan di daerah mencatat kinerja positif, dengan pertumbuhan aset sebesar 5,87%, pertumbuhan kredit sebesar 11,38%, serta peningkatan dana pihak ketiga sebesar 6,89% (yoy), dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di angka 2,21%.
Sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan profil risiko yang sehat. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK terus memperkuat literasi keuangan. Hingga April 2025, edukasi keuangan telah menjangkau lebih dari 3.290 orang, dengan penyediaan 5.138 layanan SLIK dan 1.400 layanan APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).
OJK menekankan pentingnya proaktivitas lembaga jasa keuangan dalam melakukan asesmen risiko guna memastikan ketahanan dan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian daerah tetap optimal.
Komitmen Bersama untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan
Kegiatan diseminasi ini menegaskan komitmen kuat dari Bank Indonesia, DJPb, dan OJK untuk memperkuat koordinasi serta menyelaraskan kebijakan lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat menghasilkan asesmen yang lebih komprehensif dan tajam, serta mampu merekomendasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Selatan. (naz/fsl)