 |
| HADIR: Ketua DPRD Kabupaten Barut Hj Mery Rukaini saat hadir dalam pelaksanaan ikrar netralitas kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barut serta pencanangan desa anti politik uang yang digelar, Senin (23/6/2025) di Cafe Itah, Muara Teweh - Foto Dok Nett |
BANUATODAY.COM, KALTENG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) Hj Mery Rukaini, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan ikrar netralitas kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barut serta pencanangan desa anti politik uang yang digelar, Senin (23/6/2025) di Cafe Itah, Muara Teweh.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Barut yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Barut Rukaini, menilai kegiatan tersebut sebagai langkah progresif dalam menjaga integritas demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang bersih dan berkeadilan.
“Kami dari DPRD sangat mengapresiasi komitmen para kepala desa dan lurah untuk menjaga netralitas serta menolak politik uang. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan etika dalam memimpin masyarakat, terutama di masa krusial menjelang PSU,” ungkap Mery Rukaini.
Politisi Partai Demokrat Barut ini menambahkan, netralitas aparatur desa dan kelurahan sangat penting karena mereka merupakan figur yang memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, komitmen mereka menjadi fondasi kuat bagi terciptanya pemilu yang damai, jujur, dan transparan.
“Pencanangan desa anti politik uang juga merupakan inovasi positif yang patut dicontoh daerah lain. Saya berharap semangat ini terus dijaga hingga hari pemungutan suara dan bahkan setelahnya, agar demokrasi kita semakin matang dan bermartabat,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj Bupati Barut Indra Gunawan, perwakilan TNI-Polri, Kepala Desa dan Lurah se-Barut serta Ketua Bawaslu Barut yang juga menyuarakan pentingnya pengawasan partisipatif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menghindari pelanggaran pemilu.
Acara ditutup dengan penandatanganan ikrar netralitas oleh seluruh kepala desa dan lurah serta deklarasi desa anti politik uang, sebagai simbol komitmen bersama dalam menciptakan Pemilu 2025 yang bebas dari intervensi, tekanan, dan praktik transaksional.
Sumber: Nett