 |
| PARIPURNA: DPRD Kabupaten Banjar gelar Rapat Paripurna mengenai APBD Tahun Anggaran 2026. - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna di Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (18/9/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banjar, Irwan Bora, didampingi Wakil Ketua II Ahmad Rizanie Ansyari. Turut hadir jajaran Bappedalitbang, unsur Forkopimda, para anggota dewan, serta tamu undangan.
Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang sebelumnya telah disampaikan Bupati Banjar.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, sejumlah catatan penting turut disampaikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah.
Fraksi Golkar, misalnya, menyoroti masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat. Mereka mendorong agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, termasuk memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal guna menciptakan lapangan kerja.
Sementara itu, Fraksi PPP menekankan target pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp2,27 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari transfer pusat. Fraksi ini meminta pemerintah lebih inovatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pelayanan, pengawasan pajak, serta mengoptimalkan aset tanpa membebani masyarakat. PPP juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran hibah, bantuan sosial, hasil musrenbang, dan pokok-pokok pikiran DPRD.
Fraksi PKB menambahkan agar target pendapatan daerah dibuat realistis dan terukur, serta mendorong agar belanja daerah difokuskan pada program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata hingga pelosok desa. PKB juga menilai penguatan PAD tidak hanya bisa mengandalkan sektor tradisional, tetapi perlu membuka peluang pada sektor digital, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Sejalan dengan itu, Fraksi PAN mengingatkan perlunya pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan secara berkesinambungan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah yang mandiri.
Rapat Paripurna ini mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan APBD 2026 yang lebih berpihak kepada masyarakat. Catatan dari masing-masing fraksi diharapkan menjadi masukan konstruktif dalam pembahasan tahap berikutnya, sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang kuat bagi Kabupaten Banjar. (naz/fsl)