 |
| RAMAI: Suasana Rapat Paripurna II DPRD Barut di ruang sidang utama DPRD setempat - Foto Dok Nett |
BANUATODAY.COM, KALTENG- Fraksi Aspirasi Rakyat (AR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut)menegaskan pentingnya menjadikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai instrumen nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar dokumen administratif.
Hal ini disampaikan oleh Hasrat, Juru Bicara Fraksi F-AR dalam Rapat Paripurna II DPRD Barut di ruang sidang utama DPRD setempat.
“APBD Perubahan harus benar-benar menjadi alat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya formalitas atau rutinitas tahunan,” tegas Hasrat saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Fraksi AR menyampaikan kritik, catatan, dan solusi konkret atas sejumlah persoalan yang mereka nilai masih menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran. Salah satunya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran perubahan, yang jika tidak diantisipasi dengan baik, akan menyebabkan banyak program tidak berjalan optimal.
“Sisa waktu tahun anggaran sangat terbatas. Keterlambatan akan berdampak pada layanan publik dan masyarakatlah yang paling dirugikan,” ujarnya.
Fraksi AR juga menyoroti efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, meminta agar setiap rupiah digunakan sebijak mungkin untuk program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mereka menolak tegas program yang hanya bersifat seremonial atau tidak relevan dengan kebutuhan publik.
Selain itu, Fraksi AR juga menekankan pentingnya konsistensi terhadap aturan hukum, serta tata kelola yang berlandaskan prinsip good governance agar pelaksanaan APBD tidak berujung pada penyimpangan atau masalah hukum.
Dalam hal substansi, Fraksi AR meminta agar belanja daerah lebih berpihak pada rakyat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi.
Salah satu fokus penting yang disampaikan adalah pengangguran yang masih tinggi di Barut. Fraksi AR mendorong pemerintah untuk memperluas program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi, memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kreatif, mendorong investasi padat karya yang berpihak pada tenaga kerja lokal, serta mengoptimalkan program padat karya untuk infrastruktur.
“Pengangguran adalah masalah serius. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Hasrat.
Fraksi AR juga memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan PDAM yang dinilai masih bermasalah, terutama dari sisi kualitas, distribusi, dan frekuensi gangguan layanan. Mereka meminta perbaikan menyeluruh dan peningkatan responsivitas terhadap keluhan masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi AR menilai kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) masih belum optimal dan bahkan cenderung menjadi beban keuangan daerah. Mereka mendorong agar Perusda dikelola secara profesional dan diarahkan pada usaha produktif berbasis potensi daerah yang mampu memberi kontribusi pada PAD dan membuka lapangan kerja.
“Perusda seharusnya jadi motor ekonomi daerah, bukan tempat menumpuk beban,” pungkas Hasrat.
Dengan pandangan dan saran yang disampaikan, Fraksi Aspirasi Rakyat berharap bahwa perubahan APBD 2025 benar-benar menjadi titik balik dalam peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barut secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sumber: Nett