Trending

Gubernur Kalsel Bantu Pokmaswas Desa Balimau HSS Dua Unit Kelotok

 

KELAUTAN - Gubernur Kalsel H Muhidin memberikan berupa dua unit kelotok untuk Pokmaswa Desa Balimau, HSS, diserahkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel.(Diskominfo Kalsel)

BANUATODAY.COM, BALIMAU - Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan dua unit perahu bermotor (kelotok) kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa (23/9/2025).

Bantuan ini, sebagai bentuk komitmen Gubernur terhadap kelestarian lingkungan perairan di Kalsel.

Bantuan ini juga, menjadi simbol dukungan nyata pemerintah terhadap peran masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem sungai dari ancaman praktik perikanan ilegal.

Dua kelompok penerima bantuan, Pokmaswas Perkasa I dan Perkasa II, selama ini dikenal aktif dalam pengawasan praktik destruktif seperti penyetruman ikan, penggunaan racun, hingga peledak yang merusak habitat sungai.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Bantuan ini akan sangat menunjang kegiatan patroli kami di lapangan. Kami siap menjaga sungai demi anak cucu,” ungkap perwakilan Pokmaswas Perkasa I.

Pokmaswas merupakan inisiatif akar rumput yang tumbuh dari kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. 

Mereka tidak digaji, tidak berseragam, tetapi memiliki semangat luar biasa sebagai relawan ekologis.

Menanggapi peran strategis ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono menyebut dukungan sarana adalah bentuk konkret keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan yang digerakkan dari bawah.

“Mereka berada di garis depan setiap hari, menjaga sungai dari kerusakan. Bantuan perahu motor ini bukan hanya alat transportasi, tetapi alat perjuangan mereka menjaga kelestarian,” ujar Rusdi.

Secara total, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel menyalurkan 9 unit perahu bermotor ke berbagai wilayah strategis yang rawan terhadap praktik perikanan ilegal. 

Upaya ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal sumber daya hayati perairan.

Program ini juga sejalan dengan visi Gubernur Kalsel dalam membangun provinsi yang hijau dan berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. (mc/ewa)

Lebih baru Lebih lama