BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program Reforma Agraria di daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, saat menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel yang berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (18/9/2025).
Dalam sambutannya, Ariadi menyebut rapat tersebut sebagai momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam mendukung Reforma Agraria.
“Rapat koordinasi ini adalah momen strategis bagi kita semua, khususnya untuk berbagi informasi dan merumuskan rencana kerja, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah, pelaksanaan Reforma Agraria akan mampu menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi di lapangan,” ujarnya.
Ariadi menjelaskan, Reforma Agraria merupakan agenda nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui penataan kepemilikan lahan.
“Program ini menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, mencegah konflik agraria, serta memastikan tanah dikelola secara produktif dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Reforma Agraria memiliki dimensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Ketika masyarakat memiliki akses legal atas lahan, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara optimal. Hal ini akan berdampak langsung pada kemandirian petani, penguatan ekonomi, serta kestabilan pasokan pangan lokal dan regional,” jelasnya.
Lebih jauh, Ariadi menegaskan bahwa Reforma Agraria tidak boleh dipandang sebagai agenda sektoral semata, melainkan harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional dan berharap tahun 2025 menjadi periode percepatan dan konsolidasi pelaksanaan Reforma Agraria di Kalimantan Selatan.
“Kita perlu bergerak lebih cepat dengan tata kelola yang lebih terarah dan tepat sasaran, agar cita-cita keadilan agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel, Abdul Aziz, menyampaikan bahwa rapat ini juga menjadi ajang evaluasi atas capaian program tahun sebelumnya.
Menurutnya, berbagai keberhasilan telah dicapai pada 2024, termasuk dukungan terhadap UMKM melalui pemanfaatan lahan.
“Rapat ini merupakan rapat evaluasi. Hasil tahun 2024 sudah banyak yang dihasilkan, seperti dukungan bagi UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas dan mengedukasi masyarakat, perlu dukungan anggaran. Dana dari BPN sifatnya pemantik, sehingga arahan Gubernur melalui dinas terkait sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangannya,” jelas Abdul Aziz.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel, pejabat BPN, Biro Perekonomian Setda Kalsel, SKPD terkait, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi seluruh pihak dapat semakin menguat dalam mewujudkan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (mc/ewa)