 |
| KOMITMEN: Alpiya Rahman dengar langsung aspirasi para warga Desa Sengayam dan Desa Bungkukan - Foto DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, KOTABARU - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rahman, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan suara masyarakat melalui kegiatan reses di dua lokasi, yakni Desa Sengayam (Kecamatan Pamukan Barat) dan Desa Bungkukan (Kecamatan Kelumpang Barat), Kabupaten Kotabaru, pada Selasa (7/10/2025). Kegiatan ini menjadi sarana dialog langsung antara warga perbatasan Kalsel–Kaltim dengan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan usulan.
Dalam dialog tersebut, salah satu masalah utama yang diungkapkan warga adalah kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap tergenang saat hujan deras karena sistem drainase yang buruk. Alpiya menilai, persoalan ini harus segera ditangani karena genangan air yang muncul bahkan hanya setelah hujan singkat telah mengganggu aktivitas warga secara signifikan.
Selain permasalahan jembatan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan mendasar lain, seperti penyediaan bibit perkebunan, mesin pencacah rumput untuk peternak, serta kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi. Alpiya menjelaskan, sektor perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi di Pamukan Barat, sehingga dukungan terhadap sarana pertanian dan peternakan sangat krusial untuk menjaga produktivitas warga.
Aspirasi lain yang mencuat mencakup perbaikan tampilan gerbang utama Kalimantan Selatan di wilayah perbatasan agar terlihat lebih representatif, pembangunan zona selamat sekolah (ZoSS) untuk meningkatkan keselamatan pelajar di kawasan padat sekolah, serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di Desa Bungkukan yang rawan kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, masyarakat Bungkukan juga berharap adanya fasilitas pendukung seperti kendaraan pengangkut sampah, peralatan olahraga (misalnya bola voli), peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta kontribusi yang lebih nyata dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah mereka, baik lokal maupun asing.
Isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima juga kembali menjadi pembahasan penting dalam reses ini. Alpiya menjelaskan bahwa meskipun saat ini pemerintah pusat masih menerapkan moratorium terhadap pemekaran wilayah, perjuangan untuk mewujudkannya tidak boleh berhenti. DPRD Kalsel, khususnya Komisi I, telah memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi tersebut.
Melalui kegiatan reses ini, Alpiya menegaskan bahwa semua masukan dan permintaan warga akan diperjuangkan secara maksimal di tingkat provinsi. Ia menyebut, inilah bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan masyarakat perbatasan benar-benar mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan pemerintah provinsi. (naz/fsl)