 |
| SAMPAIKAN: Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari dengarkan langsung aspirasi warga - Foto DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, TAPIN — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Desy Oktavia Sari, kembali melakukan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kunjungan pada Sabtu (5/10/2025), politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan pentingnya menghubungkan suara masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Di Desa Badaun, Kabupaten Tapin, warga menyampaikan persoalan serius yang telah berlangsung lama. Tebing sungai di wilayah tersebut semakin terkikis, sementara kondisi jalan desa memburuk akibat intensitas hujan tinggi. Warga berharap pembangunan beronjong dapat segera direalisasikan untuk menjaga akses utama tetap aman.
Desy menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Setelah pertemuan, ia langsung meninjau salah satu titik jalan yang rusak untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Ia menekankan perlunya solusi cepat dan tepat agar aktivitas warga tidak terganggu setiap musim hujan.
Desy berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi. “Usulan warga akan kita masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran untuk diteruskan ke pemerintah provinsi,” ujarnya.
Selanjutnya, Desy melanjutkan reses ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bertempat di Kantor Dinas Pertanian, ia bertemu dengan kelompok tani dan masyarakat setempat. Di lokasi ini, isu utama yang muncul adalah rendahnya daya saing petani lokal. Warga mengeluhkan kurangnya alat pertanian dan minimnya pelatihan bagi generasi muda petani.
Menurut Desy, sektor pertanian di wilayah ini perlu mendapat dukungan strategis dan berbasis teknologi agar dapat berkembang lebih cepat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pertanian dan pemberdayaan masyarakat. “Petani bukan hanya pelaku ekonomi, tapi juga penjaga ketahanan pangan. Kita harus memastikan mereka mendapat fasilitas dan pengetahuan yang memadai,” ucapnya.
Hasil dari dua titik reses tersebut akan menjadi prioritas pembahasan DPRD dan pemerintah provinsi. “Keluhan masyarakat ini nyata di lapangan, bukan sekadar data. Tugas kami memastikan aspirasi ini benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak,” tegas Desy. (naz/fsl)