Trending

Dorong Peningkatan SDM dan Sarana Kerja, Komisi I DPRD Kalsel Tinjau Pelayanan Publik di Anjir Muara

OPTIMAL: Komisi I DPRD Kalsel lakukan monitoring ke Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala - Foto DPRD Kalsel

BANUATODAY.COM, BATOLA - Untuk memastikan layanan pemerintah berjalan optimal hingga wilayah terpencil, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring ke Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala (Batola), pada Kamis (30/10/2025).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, sebagai upaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

“Kami datang untuk memastikan pelayanan kepada warga dapat berlangsung cepat, tepat, dan tidak terkendala birokrasi,” ujar Rais Ruhayat saat berdialog dengan perangkat kecamatan.

Rombongan Komisi I disambut Camat Anjir Muara, Hj. Titien Hariyati. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa pihak kecamatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan surat, hingga koordinasi layanan dasar masyarakat.

Meski demikian, Titien mengakui masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan kerja yang sudah kurang memadai sehingga berpengaruh terhadap efektivitas layanan.

Ia mencontohkan, untuk urusan tertentu seperti pengaktifan BPJS, masyarakat tetap harus diarahkan ke Dinas Sosial karena tidak dapat diselesaikan di kecamatan.

Titien juga menjelaskan bahwa keberadaan Mal Pelayanan Publik dan mobil layanan keliling sangat membantu mempercepat pelayanan, meskipun jumlah armada masih terbatas.

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi I DPRD Kalsel mendorong agar mobil layanan keliling dapat ditempatkan di wilayah yang jauh dari pusat kecamatan, termasuk area perbatasan dan lokasi sulit akses.

Rais Ruhayat menambahkan bahwa walaupun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) cukup baik, pelayanan kecamatan masih perlu dilakukan perbaikan agar kualitasnya tetap meningkat.

“IKM memang sudah cukup, namun perlu terus ditingkatkan sebagai ukuran utama dalam menilai kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian DPRD Kalsel terhadap kondisi sosial masyarakat di daerah. Komisi I menilai bahwa dukungan terhadap SDM, sarana pelayanan, dan teknologi merupakan faktor penting agar masyarakat tidak tertinggal dalam memperoleh layanan dasar di era digital.

Ke depan, Komisi I berkomitmen membawa hasil temuan ini ke rapat kerja bersama SKPD terkait sebagai bahan penyusunan pokok pikiran dewan (pokir) dan rekomendasi kebijakan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pelayanan publik serta menciptakan birokrasi yang responsif, efisien, dan berpihak pada masyarakat di Anjir Muara maupun wilayah lain di Kalimantan Selatan. (naz/fsl)

Lebih baru Lebih lama