 |
| Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby |
BANUATODAU.COM, BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, memerintahkan inspektorat untuk melakukan investigasi isu dugaan penyalahgunaan anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp2,6 miliar.
Sebagaimana beredar, isu ini bermula dari adanya dugaan penggelapan dana sebesar Rp 2,6 miliar oleh Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru.
Bahkan, bendahara Dinkes Banjarbaru dilaporkan menghilang sejak 3 November 2025, dan hingga kini keberadaannya belum diketahui.
Terkait isu yang berkembang mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa permasalahan ini telah ditindaklanjuti secara serius.
“Saya sudah mendengar isu yang berkembang dan langsung meminta pihak Inspektorat untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lisa Halaby menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut secara tegas dan transparan.
Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa permasalahan ini telah ditindaklanjuti secara serius.
“Saya sudah mendengar isu yang berkembang dan langsung meminta pihak Inspektorat untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.
Wali Kota Lisa juga meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan mitigasi dan penguatan pengawasan internal agar kasus serupa tidak terulang. “Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga amanah rakyat dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
“Langkah cepat dan transparan ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah kota memastikan penyelidikan akan terus dilakukan sampai terang benderang, dengan mengutamakan kepentingan publik dan memastikan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku ujarnya.
Lebih lanjut Wali Kota Lisa menegaskan, "Saya tidak akan mentolerir meskipun 1 rupiah uang rakyat disalahgunakan, dan setiap pengeluaran harus sesuai SOP serta dapat dipertanggungjawabkan di tiap SKPD. Sikap tegas ini diharapkan tidak hanya menenangkan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di Kota Banjarbaru,” tegas Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby. (nt/ewa)