 |
| Lestari Fatria Wahyuni, Kepala BPTPH Provinsi Kalsel |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Sekitar 11 ribu hektare (ha) lahan pertanian di Kalimantan Selatan terdampak banjir yang terjadi sejak sejak akhir 2025 hingga Januari 2026. Dari luasan tersebut, sekitar 7.000 hektare tercatat mengalami puso atau gagal panen.
“Untuk tahun 2025, total lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 11 ribu hektare, dan yang mengalami puso kurang lebih 7 ribu hektare,” ungkap
Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan , Lestari Fatria Wahyuni, dikutip banuatoday.com, Sabtu (24/1/2026)
Sementara itu, memasuki tahun 2026 hingga Januari, banjir kembali berdampak pada sektor pertanian dengan luasan terdampak mencapai sekitar 1.400 hektare lebih.
Namun demikian, untuk penetapan status puso pada tahun 2026 masih dalam tahap pengamatan, mengingat sebagian besar tanaman masih berada pada fase awal pertumbuhan atau tahap tanam.
“Untuk tahun 2026, sementara tercatat sekitar 1.400 hektare lebih lahan pertanian terdampak banjir. Untuk status puso masih terus kami pantau karena sebagian tanaman masih berada pada fase tanam, sehingga belum bisa ditetapkan,” ungkap Lestari.
Kondisi ini pun mendapat perhatian perhatian serius Pemprov Kalsel, melalui BPTPH
terus melakukan inventarisasi dan pemantauan intensif terhadap dampak banjir tersebut, khususnya pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Fatria Wahyuni menyampaikan bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah diterjunkan langsung ke lapangan.
Langkah ini dilakukan untuk mendata secara rinci luasan lahan pertanian yang terdampak banjir sebagai dasar penanganan dan pemberian bantuan bagi petani.
“Petugas POPT kami yang ada di seluruh kabupaten dan kota sudah melakukan inventarisasi kejadian banjir sejak akhir tahun 2025 sampai Januari 2026. Pendataan ini penting sebagai dasar penanganan dan bantuan bagi petani yang terdampak,” ujar Lestari.
Ia menambahkan, BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan percepatan pendataan, verifikasi lapangan, dan penanganan yang tepat bagi petani terdampak banjir.
Lebih lanjut, Lestari menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan hadir memberikan bantuan kepada petani yang terdampak, baik melalui dukungan anggaran dari APBN maupun APBD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil verifikasi data di lapangan.
“Pemprov Kalsel akan hadir membantu petani yang terdampak banjir. Bantuan akan disalurkan melalui skema APBN maupun APBD, sesuai dengan ketentuan dan hasil verifikasi data di lapangan,” katanya.
Melalui upaya inventarisasi, pemantauan, dan pendampingan yang terus dilakukan, BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan berharap dampak banjir terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan.
Selain itu, petani diharapkan dapat segera kembali melakukan kegiatan tanam guna menjaga keberlanjutan produksi pangan dan ketahanan pangan daerah di Kalimantan Selatan. (mc/ewa)