 |
| PENANGANAN: DPRD Kabupaten Banjar gelar Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Banjar terkait penanganan banjir - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJAR - Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan ketersediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) masih dalam kondisi aman untuk mendukung penanganan bencana banjir. Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan DPRD Kabupaten Banjar yang membahas evaluasi serta kelanjutan penanganan banjir.
RDP gabungan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar, KH Ali Murtadho, dan dihadiri Ketua Komisi I Amiruddin, Ketua Komisi IV Anna Rusiana, anggota Komisi I dan IV, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada Sabtu (10/1/2026).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, Achmad Zulyadaini, menjelaskan bahwa per 30 Desember 2025, anggaran BTT tersisa sekitar Rp1,93 miliar atau hampir Rp2 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan masing-masing sebesar Rp1,4 miliar untuk BPBD, Rp313 juta untuk Dinas Sosial, serta Rp227 juta untuk Dinas Kesehatan.
Sementara itu, total anggaran BTT Kabupaten Banjar pada tahun 2026 sebesar Rp10 miliar. Hingga saat ini, sekitar Rp4 miliar telah direalisasikan untuk penanganan banjir, sehingga masih tersedia sekitar Rp6 miliar.
Achmad Zulyadaini menegaskan bahwa apabila sisa anggaran tersebut dinilai belum mencukupi, pemerintah daerah masih memiliki opsi untuk melakukan pergeseran anggaran dari pos lain ke BTT, khususnya untuk penanggulangan bencana. Namun, pergeseran tersebut tetap harus mengikuti prosedur dan mekanisme administrasi yang berlaku.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menangani banjir yang hingga kini terus dilakukan tanpa mengenal lelah.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pembenahan langkah mitigasi agar bencana banjir tidak terus berulang, mengingat persoalan banjir di Kabupaten Banjar telah berlangsung hampir 20 tahun. Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh hanya bersifat sementara atau tambal sulam.
Amiruddin menegaskan, DPRD meminta BPBD sebagai stakeholder utama penanggulangan banjir untuk menginisiasi forum besar pascamasa tanggap darurat dengan melibatkan seluruh SKPD. Forum tersebut diharapkan mampu merumuskan langkah mitigasi yang terukur, jelas, dan tepat sasaran berdasarkan berbagai kajian yang telah dimiliki, baik dari daerah maupun kementerian terkait.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kabupaten Banjar juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Di antaranya, puskesmas diminta tetap memberikan pelayanan meskipun pada hari libur di wilayah terdampak banjir, serta penyaluran bantuan logistik harus melibatkan dan diverifikasi oleh pihak kecamatan agar lebih terstruktur dan tepat sasaran.
Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan diharapkan tidak berbelit-belit mengingat situasi darurat. DPRD juga menekankan perlunya komitmen penanganan banjir jangka panjang, pemerataan distribusi bantuan, serta penerapan konsep green design sebagai upaya konkret dalam penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang dengan melibatkan seluruh SKPD.
Rekomendasi lainnya adalah mendorong tindak lanjut pembangunan Bendungan Riam Kiwa oleh Kementerian PUPR agar terus dikawal dan tidak hanya menjadi isu yang muncul saat bencana banjir terjadi.
DPRD Kabupaten Banjar berharap momentum penanganan banjir saat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun proses mitigasi yang benar-benar terencana dan terukur, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan risiko banjir di Kabupaten Banjar ke depan. (naz/fsl)