 |
| MUSRENBANG: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan pentingnya sinergi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah guna menjawab berbagai tantangan ke depan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, kepala Bappeda kabupaten/kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
BACA JUGA: Bupati Balangan Harap PNS Baru Jadi Motor Inovasi
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Muhidin.
Ia menjelaskan, arah pembangunan Kalimantan Selatan mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Muhidin juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 76,10 atau di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” ungkapnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
“Sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting agar pembangunan daerah berjalan searah dan saling mendukung,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar, termasuk penanganan banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir melalui normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sodetan,” jelasnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut mendorong sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
Muhidin berharap seluruh program tersebut dapat berjalan selaras guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas komitmennya dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Menurutnya, Musrenbang merupakan instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif serta mampu mendorong sektor unggulan di masing-masing wilayah.
BACA JUGA: Seleksi Paskibraka Banjarmasin Dimulai, Walikota Tekankan Disiplin dan Integritas
Di sisi lain, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan mampu menjawab berbagai persoalan daerah secara berkelanjutan. (adp/ak)