 |
| SAMBUTAN: Gubernur Kalsel, H. Muhidin mendorong peningkatan penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS saat sambutan - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, PALANGKARAYA – Gubernur Kalsel, H. Muhidin mendorong peningkatan penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS di tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel 2026, Rabu (15/4/2026).
Dalam forum yang digelar di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu, Gubernur menilai pemanfaatan QRIS masih rendah, yakni di bawah 10 persen dari total transaksi masyarakat, meskipun infrastruktur pendukung dinilai sudah cukup memadai.
BACA JUGA: HUT ke-96 PSSI, Hasnuryadi Soroti Fondasi Menuju Piala Dunia
“Kita kurang sosialisasi mungkin. Jadi kita perbanyak sosialisasi dan diajari masyarakat hingga terbiasa menggunakan QRIS ini,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti penggunaan Kartu Kredit Indonesia oleh pemerintah daerah (Pemda). Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, baru enam daerah yang telah mengimplementasikan fasilitas tersebut.
“Saya mengimbau kepada Pemda yang belum mempunyai KKI supaya memilikinya. Kalau daerah saja tidak menggunakan transaksi non-tunai, apalagi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur turut mendukung adanya program pemberian insentif bagi masyarakat dan Pemda yang aktif menggunakan QRIS, dengan catatan kesiapan kanal digital harus terus diperkuat. Ia juga meminta sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah untuk menghadirkan layanan digital yang terintegrasi dan andal.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan keuangan yang efektif agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan tepat sasaran.
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi serta menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program TP2DD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, melaporkan bahwa seluruh Pemda di Kalsel telah berada pada tahap digital dengan skor indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di atas 89 persen.
Meski demikian, ia mengakui pemanfaatan kanal pembayaran digital seperti QRIS, internet banking, dan e-commerce masih berada di bawah 50 persen, sehingga perlu peningkatan dari sisi penggunaan.
“Penyediaan kanal pembayaran digital sudah cukup baik, namun pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
BACA JUGA: Gubernur Muhidin Ajak PSMTI Perkuat Sinergi dan Kebersamaan di Banua
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalsel Agus Maiyo, serta Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin.
Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan pemenang Banua Digital Award 2026 kategori transformasi digital terbaik yang diraih oleh Banjarbaru. (adp/ak)