Oleh: Maret Samuel Sueken
Relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP).
Jum’at, 08 Mei 2026, saya berkesempatan bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Solo.
Karena beliau mengetahui saya adalah warga Kalimantan Timur yang berasal dari Kota Balikpapan, maka salah satu hal pertama yang beliau tanyakan kepada saya adalah:
“Bagaimana itu Kaltim, kok ribut-ribut terus?”
Pertanyaan sederhana itu menurut saya menggambarkan bagaimana situasi Kalimantan Timur belakangan ini memang menjadi perhatian banyak pihak.
Ruang publik kita dipenuhi berbagai perdebatan, kritik, opini, hingga narasi politik yang terus berkembang terkait kepemimpinan Rudy Mas'ud.
Sebagai warga Kalimantan Timur, saya kemudian menyampaikan pandangan saya secara jujur bahwa menurut saya persoalan utama yang terjadi hari ini bukan semata-mata terletak pada program pemerintahnya.
Melainkan, pada lemahnya komunikasi publik dalam menjelaskan kepada masyarakat, yakni; data faktual, tujuan kebijakan, serta niat sesungguhnya dari program-program yang dijalankan pemerintah daerah.
Akibatnya, banyak kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan baik justru dipahami secara keliru karena ruang publik lebih dahulu dipenuhi narasi negatif dan propaganda politik.
Saya mencontohkan persoalan rumah dinas gubernur dan pendopo yang sempat menjadi polemik besar di tengah masyarakat.
Menurut saya, apabila dilihat secara objektif dan jangka panjang, gagasan yang dilakukan Rudy Mas'ud justru memiliki substansi yang baik.
Selama bertahun-tahun rumah dinas gubernur tidak difungsikan secara optimal bahkan terkesan terbengkalai. Akibat kondisi tersebut, pemerintah harus menggunakan alternatif lain yang pada akhirnya juga menimbulkan pemborosan anggaran dalam jangka panjang.
Karena itu, ketika dilakukan renovasi dan pengembalian fungsi rumah dinas, substansi utamanya sebenarnya adalah; menghentikan pemborosan berkepanjangan, mengembalikan fungsi aset daerah, serta menyiapkan fasilitas resmi pemerintahan untuk pemimpin-pemimpin Kalimantan Timur di masa mendatang.
Artinya, ini bukan hanya tentang kepentingan hari ini, tetapi tentang investasi kelembagaan jangka panjang bagi daerah.
Saya menyampaikan kepada Presiden ke-7 bahwa menurut saya persoalannya bukan semata pada kebijakan, tetapi pada kegagalan menjelaskan kebijakan tersebut secara baik dan sederhana kepada masyarakat.
Saya juga menyampaikan pandangan bahwa seorang pemimpin daerah perlu lebih sering turun langsung ke masyarakat, baik itu dengan blusukan, berdialog, mendengar keluhan rakyat, dan memperkuat komunikasi langsung dengan warga, sebagaimana pendekatan yang dulu dilakukan beliau saat memimpin negara.
Karena ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan yang sebenarnya baik pun akan mudah dipelintir, dibolak-balikkan, bahkan dijadikan bahan propaganda oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu.
Atas pandangan tersebut, beliau menyampaikan bahwa pemimpin muda memang sering memiliki ide-ide besar dan terobosan yang baik, tetapi keberhasilan kepemimpinan juga sangat ditentukan oleh kekuatan komunikasi publik dan kemampuan menjelaskan kebijakan kepada rakyat secara sederhana, jujur, dan menyentuh.
Saya pribadi melihat pesan tersebut sangat penting bagi Kalimantan Timur hari ini.
Karena sesungguhnya masyarakat Kalimantan Timur tidak anti terhadap pembangunan. Rakyat hanya ingin dijelaskan dengan jujur, dilibatkan, didengar, dan diyakinkan bahwa setiap kebijakan memang untuk kepentingan daerah dan rakyat.
Belakangan ini saya melihat ruang publik kita dipenuhi berbagai narasi negatif yang terus diulang seolah-olah seluruh kebijakan dan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah kegagalan total.
Padahal apabila masyarakat melihat secara jernih dan adil, banyak program dan kebijakan yang justru sudah berjalan efektif dan manfaatnya mulai dirasakan langsung oleh rakyat.
Kita dapat melihat adanya; pembangunan daerah yang semakin bergerak, perhatian terhadap kesiapan Kalimantan Timur menghadapi IKN, dorongan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, program sosial dan pendidikan, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan.
Tentu masih ada kekurangan. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Namun kritik juga harus tetap objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang utuh.
Jangan sampai karena persaingan politik menuju 2029, seluruh kerja nyata pemerintah hari ini dihapus begitu saja dari ingatan publik.
Saya melihat ada kecenderungan sebagian pihak terus memainkan isu secara berlebihan demi membentuk opini bahwa pemerintahan saat ini buruk total.
Bahkan isu-isu yang sebenarnya telah diklarifikasi, dijelaskan secara resmi, bahkan sebagian tidak lagi menjadi persoalan substantif, tetap terus diulang untuk menjaga persepsi negatif di tengah masyarakat.
Demokrasi tidak boleh berubah menjadi upaya sistematis menjatuhkan reputasi seseorang dengan cara menutupi seluruh kebaikan, capaian, dan kerja nyata yang sudah ada.
Sebagai warga Kalimantan Timur, saya menyampaikan pandangan ini bukan sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah.
Saya memahami bahwa dalam dinamika politik, perbedaan pandangan adalah hal biasa. Namun masyarakat juga perlu bijak membedakan; mana kritik yang benar-benar tulus demi kepentingan rakyat, dan mana narasi politik yang dibangun demi kepentingan kekuasaan jangka panjang.
Sebagai orang yang mengenal pribadi Rudy Mas'ud, saya melihat bahwa niat dasar beliau adalah membangun Kalimantan Timur agar lebih maju, terutama dalam menghadapi perubahan besar akibat hadirnya Ibu Kota Nusantara dan transformasi ekonomi daerah.
Tentu dalam proses kepemimpinan, tidak ada manusia yang sempurna.
Kadang ada penyampaian yang kurang tepat atau pernyataan spontan yang menimbulkan multitafsir. Namun hal tersebut seharusnya dilihat secara proporsional, bukan dijadikan alat untuk membangun kebencian politik berkepanjangan.
Yang dibutuhkan Kalimantan Timur saat ini adalah stabilitas pembangunan, persatuan masyarakat, pengawasan yang sehat, kritik yang membangun, serta dukungan bersama agar daerah ini benar-benar siap menjadi beranda utama Ibu Kota Nusantara.
Saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk lebih kritis terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi, tidak terjebak perang opini, dan tetap mengedepankan kepentingan daerah di atas kepentingan politik kelompok tertentu.
Mari kita kawal pembangunan secara objektif, kalau ada yang salah, mari kita kritik, kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki, tetapi kalau ada keberhasilan, mari juga kita akui dengan jujur.
Karena Kalimantan Timur membutuhkan kompetisi gagasan, bukan perang propaganda.
Jangan sampai rakyat terus dipertontonkan konflik politik tanpa akhir sementara pembangunan yang sedang berjalan justru kehilangan dukungan publik akibat narasi yang tidak berimbang.
Pada akhirnya, pemimpin mana pun harus dinilai secara utuh, bukan hanya dari kesalahan atau potongan pernyataan, tetapi juga dari niat, kerja nyata, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kalimantan Timur terlalu besar untuk dipecah hanya karena kepentingan politik jangka pendek.
Dan pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang benar-benar bekerja dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Kalimantan Timur.