PERAN: Narasumber bersama peserta berfoto usai Forum Group Discussion (FGD) bertema Peran Jurnalis Dalam Menciptakan Media yang Edukatif, Berimbang, dan Bebas Hoax yang digelar di Hotel Grand Tan Banjarmasin - Foto Dok Naza
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah derasnya arus informasi digital menjadi fokus dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema "Peran Jurnalis Dalam Menciptakan Media yang Edukatif, Berimbang, dan Bebas Hoax" yang digelar di Hotel Grand Tan Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani Kilometer 11,8, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kasubdit Intelkam Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan, AKBP Soetrijono, S.P., M.M., yang hadir mewakili Direktur Intelkam Polda Kalsel. Turut hadir sebagai narasumber Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan, Ansharian Noor, serta Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Chairun Nimah.
Dalam sambutannya, AKBP Soetrijono menegaskan bahwa stabilitas keamanan daerah tidak terlepas dari kualitas informasi yang diterima masyarakat. Menurutnya, insan pers memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
"Saat ini arus informasi bergerak sangat cepat di era digital. Jika berita hoaks dibiarkan beredar tanpa pengawasan, dampaknya bisa menimbulkan kesalahpahaman, memicu perpecahan, bahkan mengganggu ketertiban masyarakat. Karena itu, insan pers memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kondusivitas daerah," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan media menjadi faktor penting untuk menjaga Kalimantan Selatan tetap aman, damai, serta terhindar dari konflik yang dipicu penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.
Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Chairun Nimah, memaparkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Menurutnya, Diskominfo terus mendukung peningkatan kapasitas jurnalis sekaligus menyediakan saluran verifikasi informasi untuk mencegah penyebaran berita yang belum dipastikan kebenarannya.
"Kami telah menyediakan kanal verifikasi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh insan media maupun masyarakat. Apabila menemukan informasi yang masih diragukan, sebaiknya tidak langsung disebarluaskan sebelum dipastikan kebenarannya. Dengan media yang kredibel dan bertanggung jawab, masyarakat akan semakin cerdas dan situasi kamtibmas dapat tetap terpelihara," katanya.
Sementara itu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan, Ansharian Noor, menegaskan bahwa tanggung jawab seorang jurnalis tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang.
"Media yang berimbang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangannya secara adil. Sementara media yang bebas hoaks berarti setiap informasi wajib melewati proses verifikasi yang cermat sebelum dipublikasikan. Hal itu menjadi tanggung jawab kami agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak salah dalam mengambil keputusan," tegasnya.
Melalui forum ini, diharapkan insan pers di Kalimantan Selatan semakin memperkuat profesionalisme dalam menghasilkan informasi yang edukatif, berimbang, dan bebas hoaks, sekaligus menjadi mitra strategis dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kemajuan daerah. (naz/fsl)