 |
| PENGUATAN: Komisi I DPRD Banjar bersama BPBD Dan DPKP adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Foto Dok. |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA – Komisi I DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar untuk mengevaluasi kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana pada musim kemarau, Jumat (24/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar Amiruddin didampingi Wakil Ketua Sunardi serta dihadiri sejumlah anggota komisi. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugroho dan Kepala DPKP Kabupaten Banjar Agus Siswanto.
Pertemuan tersebut membahas langkah antisipasi terhadap meningkatnya risiko kebakaran, kekeringan, hingga dampak pencemaran lingkungan yang belakangan mulai dirasakan masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh perangkat penanggulangan bencana memiliki kesiapan optimal, mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana.
"Kami ingin memastikan BPBD dan DPKP benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam penyediaan air bersih, distribusi logistik, maupun proses penyelamatan saat terjadi bencana," ujarnya.
Dalam rapat itu juga terungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi kedua instansi, di antaranya keterbatasan personel dan dukungan anggaran. Salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak adalah penambahan tandon air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Amiruddin menjelaskan, dari sekitar 140 unit tandon yang dimiliki BPBD, sebanyak 80 unit telah disalurkan kepada masyarakat. Jika kondisi kekeringan terus berlangsung, stok yang tersedia diperkirakan segera habis sehingga diperlukan tambahan melalui anggaran perubahan.
Selain sarana pendukung, DPRD juga menyoroti kesejahteraan personel Tim Reaksi Cepat (TRC), khususnya aparatur PPPK yang bertugas selama masa siaga bencana. Hingga kini, mereka belum menerima honorarium maupun insentif meski harus bekerja di luar jam kerja normal untuk menangani kebakaran dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
Menurut Amiruddin, aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD agar dapat dicarikan solusi melalui mekanisme penganggaran.
"Kami akan memperjuangkan kebutuhan yang diajukan SKPD karena menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih hingga penanganan kebencanaan," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugroho menyampaikan pihaknya telah melaksanakan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Gambut dan Mataraman, dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
Ia menjelaskan, penanganan kebakaran dilakukan menggunakan armada darat apabila lokasi dapat dijangkau. Sedangkan untuk wilayah yang sulit diakses, BPBD telah menyiapkan dukungan helikopter guna pelaksanaan operasi water bombing maupun modifikasi cuaca apabila kondisi darurat memerlukan.
Melalui rapat tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar berharap koordinasi antarinstansi semakin solid sehingga kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September dapat berjalan lebih optimal, demi meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. (naz/fsl)