 |
| SOROT: Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir saat diwawancara rekan wartawan usai melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 - Foto Dok Naza |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Berbagai persoalan infrastruktur, bantuan sosial, hingga kondisi lingkungan menjadi aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir, di Kedai 99, Jalan Yos Sudarso, Kota Banjarmasin, Rabu (15/7/2026).
Reses tersebut dihadiri masyarakat dari Kelurahan Belitung Utara, Kelurahan Teluk Tiram, dan Kelurahan Kuin Selatan yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih mereka hadapi kepada wakil rakyat.
Saut Nathan Samosir mengatakan, salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan kondisi titian ulin di kawasan bantaran Sungai Teluk Tiram yang mulai lapuk dan membahayakan masyarakat.
Menurutnya, terdapat beberapa titik titian yang kondisinya sudah rapuh sehingga perlu segera mendapat perhatian pemerintah karena setiap hari digunakan warga menuju sungai untuk beraktivitas.
"Ada beberapa titik titian ulin yang sudah rapuh. Ini tentu membahayakan masyarakat sehingga harus segera menjadi perhatian," ujarnya.
Selain infrastruktur, persoalan bantuan sosial kembali menjadi keluhan warga. Salah seorang warga mengaku belum pernah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) meski telah beberapa kali mengajukan permohonan dan merasa memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Keluhan lain juga datang dari orang tua siswa terkait penghentian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Warga mengaku bantuan pendidikan tersebut sempat diterima selama dua tahun, namun kemudian dihentikan dengan alasan penerima dilakukan secara bergantian.
Saut menilai alasan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut. Ia berencana berkoordinasi dengan pihak sekolah guna memastikan mekanisme penyaluran bantuan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
"Kami akan mencari penjelasan langsung ke pihak sekolah agar masyarakat memperoleh kepastian terkait penghentian bantuan tersebut," katanya.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian warga. Mereka meminta pemerintah segera membersihkan batang kelapa yang masih berada di bantaran Sungai Saka Permai sejak proses pembangunan sebelumnya.
Selain itu, masyarakat berharap pemerintah melakukan penanganan terhadap pendangkalan sungai dan tumpukan sampah yang dinilai dapat memperbesar risiko banjir saat musim penghujan.
Saut mengajak masyarakat turut menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan, sembari berharap pemerintah terus melakukan normalisasi sungai secara bertahap.
Warga juga mengusulkan pemasangan kaca cembung di sejumlah persimpangan yang rawan kecelakaan serta penambahan tiang listrik karena posisi kabel yang menggantung dinilai membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Saut memastikan seluruh masukan masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya.
Ia juga berencana meninjau langsung sejumlah lokasi yang dikeluhkan warga agar penanganan yang diusulkan nantinya sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kami akan turun langsung melihat lokasi agar mengetahui persoalan yang sebenarnya, sehingga usulan yang disampaikan kepada pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Selain memperjuangkan aspirasi melalui pemerintah daerah, Saut mengatakan beberapa kebutuhan yang sifatnya mendesak dan masih memungkinkan akan diupayakan melalui bantuan swadaya.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga manfaatnya bisa dirasakan warga pada tahun 2026 maupun 2027. (naz/fsl)