 |
| BERSAMA: Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Kabupaten Balangan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Kabupaten Balangan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Balangan, Senin (13/7/2026).
Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui serangkaian pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Dalam rapat paripurna itu, Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi membacakan sambutan tertulis Bupati Balangan H. Abdul Hadi. Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
"Penerimaan dan persetujuan dari dewan yang terhormat hari ini merupakan bukti nyata komitmen bersama untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah kita jalankan sepanjang tahun 2025," ujar Akhmad Fauzi saat membacakan sambutan Bupati.
Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa substansi Raperda telah mengakomodasi berbagai saran, masukan, dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD selama proses pembahasan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Balangan juga menilai penyusunan laporan pertanggungjawaban semakin kuat karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Balangan turut mengapresiasi capaian kinerja keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025, termasuk realisasi pendapatan yang mencapai 108,56 persen dari target yang ditetapkan. Meski demikian, pemerintah daerah mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri.
Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan diperkirakan semakin besar seiring adanya penyesuaian kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut menuntut seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
"Keterbatasan akibat penyesuaian transfer ke daerah menuntut kita semua untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara tepat sasaran demi percepatan pembangunan di Banua Sanggam," tegasnya.
Menutup sambutan tersebut, Wakil Bupati mengajak DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Balangan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (ra/ak)