BANUATODAY.COM,BARABAI– Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi masih menjadi keluhan warga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Di sejumlah SPBU, kendaraan bahkan harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite maupun Bio Solar.
Kondisi tersebut menambah beban masyarakat HST yang dalam beberapa bulan terakhir juga masih dihadapkan dengan pemadaman listrik bergilir.
Dinas Perdagangan HST bersama tim gabungan mengungkap, panjangnya antrean BBM subsidi tidak semata-mata disebabkan meningkatnya jumlah konsumen. Hasil monitoring di lapangan menemukan sejumlah persoalan teknis yang ikut memperlambat proses pelayanan di SPBU.
Kepala Dinas Perdagangan HST, Irfan Sunarko, mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring sebanyak 14 kali di 11 SPBU selama periode Mei hingga Juli 2026.
Monitoring dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tertib dan tepat sasaran, sekaligus mencari penyebab antrean panjang yang dikeluhkan masyarakat.
“Hasil monitoring ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan agar pelayanan di SPBU lebih tertib, antrean bisa dikendalikan, dan distribusi BBM subsidi tetap sesuai peruntukannya,” ujarnya, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan antrean Pertalite meningkat adalah bertambahnya jumlah konsumen yang beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah terjadi perubahan harga BBM nonsubsidi.
Namun, lonjakan konsumen tersebut diperparah dengan belum optimalnya pelayanan di sejumlah SPBU.
Tim monitoring menemukan masih ada SPBU yang belum mampu melayani penyaluran Pertalite dan Bio Solar secara bersamaan karena keterbatasan petugas operator nozel.Akibatnya, proses pengisian menjadi lebih lambat dan kendaraan menumpuk dalam antrean.
“Sebaiknya SPBU tetap melayani penyaluran dua jenis BBM subsidi tersebut agar antrean di SPBU bisa terurai dan tidak terlalu panjang serta tidak menumpuk hanya di beberapa SPBU saja,” katanya.
Persoalan lain ditemukan pada antrean kendaraan truk yang mengisi Bio Solar. Di sejumlah SPBU belum tersedia petugas khusus yang mengatur parkir dan arus kendaraan.
Kondisi semakin semrawut ketika jalur antrean mobil dan sepeda motor masih bercampur. Hal ini dinilai turut memperlambat pelayanan kepada konsumen.
Tak hanya itu, tim monitoring juga menemukan praktik pengisian Pertalite ke dalam galon berukuran sedang di salah satu SPBU di HST.
Temuan tersebut menjadi perhatian Dinas Perdagangan dan dimasukkan sebagai bahan evaluasi pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Tim juga menemukan sejumlah kasus penggunaan barcode pembelian BBM subsidi oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik barcode.
Sementara untuk Bio Solar, pelayanan bagi kendaraan anggota Persatuan Sopir Truk Kalimantan Bersatu (PSTKB) pada hari Minggu beberapa kali tidak berjalan sesuai jadwal.Hal itu disebabkan keterlambatan distribusi dari Pertamina.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat HST harus menghadapi persoalan lain yang juga cukup menguras waktu dan aktivitas, yakni pemadaman listrik bergilir.
Antrean BBM yang berlangsung berjam-jam ditambah listrik padam membuat aktivitas warga, pelaku usaha, hingga pengendara semakin terganggu.
Pemadaman listrik juga sebelumnya menjadi sorotan masyarakat dan berbagai pihak di HST karena berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.Seluruh temuan monitoring kemudian dibahas dalam rapat evaluasi pada 29 Juli 2026.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya memperkuat komunikasi antara koordinator wilayah dan pengelola SPBU, menata parkir kendaraan di area SPBU, memasang spanduk imbauan penyaluran BBM subsidi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Pihak SPBU juga berkomitmen tetap menyalurkan kuota 8.000 liter Bio Solar kepada anggota PSTKB sesuai jadwal zona yang telah ditetapkan.
Monitoring tersebut melibatkan Dinas Perdagangan, Kodim 1002/HST, Polres HST, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Satgas Pasar, pengelola SPBU, serta Pertamina Patra Niaga.
Irfan mengatakan, hasil evaluasi selanjutnya akan disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga sebagai bahan koordinasi dan perbaikan pelayanan.
“Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan bersama sehingga pelayanan di SPBU semakin tertib, antrean dapat berkurang, dan penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,” pungkasnya.(frz/rdh)

