PENATAAN: Kabel fiber optik di berbagai ruas jalan Banjarmasin bakal ditata. Pemko Banjarmasin mempersiapkan langkah terukur.Foto: Pemko BanjarmasinBANUATODAY.COM,BANJARMASIN - Langkah Pemko Banjarmasin untuk menata kabel semerawut di Kota Banjarmasin,mendapat dukungan dari DPRD Banjarmasin. Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Mutmainnah, menilai penataan jaringan fiber optik diperlukan bukan hanya untuk memperbaiki estetika kota, tetapi juga menyangkut keselamatan dan ketertiban ruang publik.
Meski demikian, ia mengingatkan agar Perwali yang menjadi dasar penataan tidak sekadar berhenti sebagai aturan di atas kertas.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki pemetaan yang jelas terhadap seluruh jaringan fiber optik yang ada di Kota Seribu Sungai.
Selain itu, standar teknis, pembagian kewenangan, hingga mekanisme pengawasan dan penindakan juga harus diatur secara terukur.
“Kita semua berharap Perwali tidak berhenti pada aturan di atas kertas. Harus ada pemetaan yang jelas hingga mekanisme pengawasan dan penindakan yang konsisten terhadap seluruh provider,” tegasnya, Jumat (28/8/2026).
Ketua DPC PKS Banjarmasin itu juga meminta pemerintah memastikan kebijakan penataan tidak berdampak pada kenaikan biaya layanan internet yang harus ditanggung masyarakat.
Apabila pemerintah nantinya mendorong konsep tiang bersama atau pengelolaan infrastruktur telekomunikasi secara terintegrasi, Mutmainnah menilai aspek transparansi dan keadilan bagi seluruh penyedia layanan juga harus menjadi perhatian.
DPRD Banjarmasin, lanjutnya, akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut. Penataan jaringan diharapkan tidak hanya membuat wajah kota lebih tertib, tetapi juga mendorong kualitas layanan telekomunikasi yang semakin baik.
“Kita semua pastinya ingin Banjarmasin memiliki jaringan telekomunikasi yang tertib dan modern, tetapi pada saat yang sama pelayanan internet kepada masyarakat tetap terjangkau dengan kualitasnya semakin baik,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta Pemko memiliki target pelaksanaan yang jelas. Mulai dari waktu penerapan, kawasan yang menjadi prioritas, mekanisme pengawasan, hingga memastikan seluruh provider mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
“Jadi, kami mendukung penataannya, tetapi pemerintah juga harus memiliki target yang jelas dan memastikan aturan ini benar-benar dipatuhi oleh seluruh provider,” pungkasnya.(naz/fsl)
Tags:
Ragam