 |
| BANTAH: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/Foto Instagram officialinewstv |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, yang disebut ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Klarifikasi itu disampaikan Prasetyo kepada awak media di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” tegas Prasetyo saat menjawab pertanyaan mengenai isu penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla.
Prasetyo juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang ramai beredar di media sosial. Menurutnya, suatu informasi yang menjadi perbincangan atau bahkan trending belum tentu sesuai dengan fakta.
“Media sosial kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah,” ujarnya.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah memang meminta seluruh pihak untuk turut membantu penanganan karhutla. Namun, hal tersebut berbeda dengan penunjukan seseorang sebagai koordinator resmi penanganan bencana.
Ia menegaskan bahwa kewenangan koordinasi penanganan karhutla tetap berada dalam mekanisme pemerintah dan tidak diberikan kepada Haji Isam.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pemerintah pusat telah membagi perhatian penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memantau wilayah-wilayah yang terdampak.
“Kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seterusnya,” jelasnya.
Ia menyebut pembagian tugas tersebut antara lain melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk memberikan perhatian terhadap wilayah tertentu.
Pemerintah juga terus memperkuat operasi penanganan karhutla dengan menambah peralatan dan personel. Dukungan tersebut mencakup helikopter untuk water bombing, pompa air, alat pelindung diri, serta tambahan personel di lapangan.
Dengan demikian, informasi mengenai Haji Isam yang disebut mendapat mandat sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan dipastikan tidak benar. Pemerintah tetap menjalankan penanganan melalui pembagian tugas antarlembaga dan pejabat yang telah ditetapkan, sembari membuka ruang bagi seluruh elemen untuk membantu upaya penanggulangan kebakaran. (naz/fsl)