 |
| SAMBUTAN: Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto yang hadir mewakili Bupati Balangan H. Abdul Hadi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BALANGAN - Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan tanggapan resmi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026).
Jawaban pemerintah daerah disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto yang hadir mewakili Bupati Balangan H. Abdul Hadi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan.
Dalam penyampaiannya, Fakhriyanto mengapresiasi pimpinan DPRD, seluruh fraksi, dan anggota dewan atas berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bentuk kepedulian bersama dalam mengawal kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi DPRD dalam mengingatkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip efisien, efektif, tepat sasaran, akuntabel, transparan, profesional, dan bertanggung jawab guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Menanggapi berbagai kritik dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, Fakhriyanto memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
"Di internal eksekutif, kami akan membahas semua kritik, saran, dan masukan itu. Akan tetapi, tentu akan lebih baik pula jika pihak legislatif dan eksekutif duduk bersama guna mempertajam gagasan-gagasan tersebut," ujarnya.
Menurut Fakhriyanto, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting agar pembahasan perubahan APBD dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat segera direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni "Balangan Baharat". Menurutnya, keberhasilan visi tersebut harus tercermin melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif maupun penghargaan.
"Wujud nyatanya ketika kepala keluarga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, atau murid sekolah meraih prestasi lebih baik. Juga tercermin dari anggaran yang adil dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat," katanya.
Menutup penyampaiannya, Fakhriyanto menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat hal-hal yang belum terakomodasi dalam jawaban pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan seluruh masukan dari DPRD akan tetap menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. (ra/fs)