LITERASI : Sekda Banjar Tekankan Literasi Kebencanaan Untuk Kurangi Risiko Bencana/foto:yuandaBANUATODAY.COM,MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan pentingnya penguatan literasi kebencanaan sebagai langkah utama membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana yang kerap melanda Kalimantan Selatan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Literasi Kebencanaan untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Kalimantan Selatan dalam Menghadapi Ancaman Bencana di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Martapura, Rabu (5/8/2026).
Yudi mengatakan, Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga tanah longsor. Karena itu, menurutnya, pola penanggulangan bencana harus bergeser dari sekadar penanganan setelah bencana menjadi upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
"Literasi kebencanaan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Bencana memang tidak selalu dapat dihindari, namun dampaknya, terutama risiko korban jiwa maupun kerugian material, dapat ditekan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat," ujar Yudi.
Ia menegaskan, literasi kebencanaan tidak cukup hanya dipahami sebagai teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengenali jalur evakuasi, mengikuti simulasi kebencanaan, memanfaatkan sistem peringatan dini, hingga membangun budaya siaga bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
"Literasi kebencanaan bukan sekadar teori, melainkan pemahaman praktis mengenai jalur evakuasi, simulasi mandiri, peringatan dini, serta budaya siaga bencana di lingkungan keluarga dan komunitas," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Yudi juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI yang telah menggelar sosialisasi di Kabupaten Banjar. Ia menegaskan, Pemkab Banjar akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, BPBD, hingga pemerintah desa dan kelurahan melalui berbagai program pengurangan risiko bencana.
Beberapa program tersebut di antaranya pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana), pembinaan relawan siaga, serta peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan agar mampu menghadapi ancaman bencana secara mandiri.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Sandi Fitria Noor, mengatakan pihaknya terus memberikan perhatian terhadap penguatan sistem penanggulangan bencana nasional, salah satunya melalui peningkatan literasi kebencanaan dan dukungan regulasi.
Menurutnya, Komisi VIII DPR RI saat ini juga tengah mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar mampu menjawab tantangan kebencanaan yang semakin kompleks.
Selain itu, Komisi VIII juga mendorong BNPB memperkuat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
"Khusus di Kalimantan Selatan, kita dihadapkan pada ancaman banjir dan karhutla. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana," katanya.
Sandi menambahkan, kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang terus ditanamkan agar masyarakat mampu merespons setiap potensi bencana dengan cepat dan tepat.
"Secara umum kita harus menjadi bangsa yang tangguh dan siap menghadapi setiap ancaman bencana. Keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang," tutupnya.(yan/rdh)