BERJIBAKU-Petugas melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kabupaten Banjar/foto:bpbdbanjar BANUATODAY.COM,MARTAPURA -Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabuapten banjar yang masih belum reda, membuat pemerintah kabupaten Banjar tetap mempertahankan status siaga karhutla hingga 30 September 2026 mendatang,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar Wasis Nugraha mengatakan, status siaga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
“Status itu sesuai dengan SK Bupati Nomor 312, dari 15 Juli sampai 30 September. Kalau masih parah, bisa diperpanjang,” ungkap Wasis saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2026).
Meski penanganan karhutla telah berlangsung sekitar dua bulan, Pemkab Banjar belum menaikkan status menjadi tanggap darurat.
Wasis menjelaskan, penanganan masih dilakukan melalui mekanisme status siaga dengan mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang tersedia.
Keputusan mempertahankan status tersebut juga mempertimbangkan kondisi di lapangan dan masyarakat yang terdampak.
Ia mengakui bahwa hingga saat ini masih ada sejumlah wilayah yang jadi fokus pemantauan.Diantaranya adalah kawasan Jalan Gubernur Sarkawi dan Desa Guntung Ujung, di Kecamatan Gambut.
Sementara di Kecamatan Sungai Tabuk, wilayah Pematang dan Gudang Tengah juga masuk dalam pemantauan.Untuk memperkuat respons di lapangan, BPBD Kabupaten Banjar, menyiagakan tiga posko penanganan karhutla.Terdiri dari satu posko induk dan dua posko lapangan.
Posko tersebut menjadi titik koordinasi berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, PMI, Tagana hingga relawan.
“Di posko ini ada unit DRC, TNI-Polri, PMI, Tagana dan relawan bergabung menjadi satu. Itu pun dibantu juga oleh komponen lainnya seperti damkar dan BPK swasta,” jelas Wasis.
BPBD juga memberikan dukungan konsumsi bagi petugas dan relawan menggunakan anggaran yang tersedia untuk penanganan bencana.
Menurut Wasis, keterlibatan berbagai unsur, termasuk barisan pemadam kebakaran (BPK) swasta, menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat respons ketika kebakaran muncul.
Berdasarkan rekap data yang masuk dalam dashboard bencana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, hingga 2 September terdapat 481 catatan kejadian karhutla di Kabupaten Banjar dengan total luas lahan terdampak yang tercatat mencapai 3.664,902 hektare.
Angka tersebut menunjukkan penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur di lapangan.
Status siaga yang berlaku sampai 30 September juga belum menjadi batas akhir penanganan. Pemkab Banjar masih dapat memperpanjang status tersebut apabila kondisi karhutla belum membaik.
Wasis berharap kondisi segera mereda sehingga penanganan tidak harus ditingkatkan ke status yang lebih tinggi.
“Mudah-mudahan cepat reda. Kita terus lakukan penanganan bersama-sama, karena yang paling penting kondisi di lapangan bisa segera terkendali,” Harapnya.
Di tengah tingginya perhatian terhadap karhutla, Wasis mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyamakan informasi hotspot dengan titik api.
Menurutnya, hotspot merupakan indikasi adanya titik panas yang dapat muncul karena berbagai faktor. Karena itu, keberadaan hotspot tidak otomatis menunjukkan adanya kebakaran di lokasi tersebut.
“Hotspot itu titik panas, bukan titik api. Itu banyak faktor, bukan berarti di situ ada api. Tidak mencerminkan kondisi titik api di lokasi,” tegasnya.
Setiap informasi hotspot, lanjut Wasis, tetap perlu diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan.
“Tentunya petugas akan memastikan apakah titik tersebut terdapat api, asap, atau kondisi lain yang membutuhkan penanganan,” pungkasnya.(Yan/fsl)