 |
| PENGUATAN: Bank Indonesia Provinsi Kalsel dorong penguatan perekonomian daerah/Foto Bank Indonesia |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sinergi kebijakan untuk menjaga fondasi perekonomian daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Sabtu (26/9/2026).
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan BI Kalsel, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan bertema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan” tersebut diikuti Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, hingga media.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel dan CORE Indonesia turut hadir dalam forum tersebut untuk memberikan perspektif mengenai perkembangan ekonomi dan kondisi fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syarifuddin, dalam keynote speech menyampaikan bahwa LPP dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah agenda yang menjadi perhatian Pemprov Kalsel, mulai dari menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, hingga meningkatkan kualitas belanja pemerintah sekaligus mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel, Aloysius Donanto H. W., mengatakan LPP tidak hanya berfungsi sebagai laporan berkala mengenai kondisi perekonomian, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat posisi dan arah perkembangan ekonomi daerah serta mendukung perumusan kebijakan.
Ia menyebutkan, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,28 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen.
Meski mencatat pertumbuhan positif, struktur perekonomian Kalsel masih menghadapi tantangan karena cukup bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam, terutama batu bara.
Ketergantungan tersebut membuat perekonomian daerah memiliki eksposur terhadap perubahan harga komoditas di pasar global. Selain itu, upaya hilirisasi batu bara masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek teknis maupun keekonomian.
Tantangan lainnya berasal dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
Karena itu, penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru dinilai perlu terus dilakukan melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.
Diversifikasi diarahkan pada sejumlah sektor potensial, antara lain pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan produktivitas belanja agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat. Sementara kebutuhan pembangunan yang lebih besar dapat didukung melalui investasi swasta dan berbagai skema kemitraan.
Percepatan proses perizinan turut menjadi bagian yang perlu diperkuat guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Melalui diseminasi LPP tersebut, BI Kalsel bersama Pemprov Kalsel dan pemangku kepentingan lainnya berupaya membangun pemahaman yang sama mengenai kondisi serta prospek perekonomian daerah.
Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan LPP serta Kajian Fiskal Regional sebagai referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Di sisi lain, dunia usaha dan perbankan diharapkan dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan.
Ke depan, sinergi kebijakan diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Kalsel secara berkelanjutan, melalui diversifikasi sumber pertumbuhan, peningkatan iklim investasi, serta penguatan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. (naz/fsl)