![]() |
| SOROTI: Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmu minta 9 masalah SAKIP segera diperbaiki/Foto Naza |
BANUATODAY.COM, MARABAHAN – Bupati Barito Kuala (Batola) H. Bahrul Ilmi menyoroti sembilan persoalan utama dalam manajemen kinerja pemerintah daerah yang masih perlu segera diperbaiki, Rabu (16/9/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) SKPD Tahun 2026 sekaligus melakukan evaluasi terhadap manajemen kinerja jajaran Pemkab Batola pada upacara di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, pada Senin (14/9/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Bupati Bahrul Ilmi mendorong jajaran perangkat daerah melakukan sejumlah langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP. Sedikitnya terdapat tujuh langkah yang ditekankan, mulai dari menyelaraskan dokumen perencanaan dan kinerja hingga memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi.
Bupati meminta orientasi kinerja perangkat daerah tidak lagi hanya berfokus pada terlaksananya kegiatan, tetapi diarahkan pada pencapaian hasil atau result-oriented. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan diharapkan memberikan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, monitoring terhadap rencana aksi diminta dilakukan secara berkala setiap triwulan. Penguatan sistem data yang terintegrasi juga menjadi perhatian agar proses pengukuran dan evaluasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat.
Bahrul Ilmi menegaskan, evaluasi internal harus diperkuat dan pimpinan SKPD perlu mengambil peran lebih aktif dalam memastikan target kinerja masing-masing perangkat daerah tercapai.
“SAKIP bukan sekadar kewajiban penyusunan dokumen, melainkan alat pengendalian pembangunan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan LHE SAKIP Tahun 2026 secara simbolis. Penyerahan dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Plt Sekda Barito Kuala kepada perwakilan SKPD dan kecamatan.
Hasil evaluasi tahun ini juga menunjukkan adanya peningkatan nilai pada sejumlah perangkat daerah. Sebanyak 11 SKPD tercatat mengalami kenaikan nilai dan mendapatkan piagam penghargaan.
Sementara itu, pada tingkat kecamatan, terdapat lima kecamatan yang berhasil meningkatkan nilai hasil evaluasi. Dari jumlah tersebut, satu kecamatan turut memperoleh piagam penghargaan atas capaian yang diraih.
Evaluasi SAKIP tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah semakin terarah dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. (naz/fsl)

