Trending

Golkar-PKS Perkuat Komunikasi Politik, RUU Pemilu hingga Dukungan Pemerintahan Jadi Bahasan

DUKUNG: Pertemuan  jajaran pimpinan Partai Golkar dan PKS/Foto sumbar.pks.id


BANUATODAY.COM, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat memperkuat komunikasi politik serta meningkatkan kerja sama dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (16/9/2026).

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan jajaran pimpinan kedua partai di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pertemuan itu dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.

Bahlil mengatakan PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, keberadaan PKS mendapat penghargaan dari Presiden Prabowo.

“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil.

Sementara itu, Almuzzammil menjelaskan keputusan PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan didasarkan pada adanya kesamaan visi. Ia menyebut Prabowo dinilai terbuka terhadap persoalan umat sehingga PKS memandang keberhasilan pemerintahan sebagai tanggung jawab bersama seluruh partai pendukung.

“Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Almuzzammil.

Dalam pertemuan tersebut, PKS juga menyampaikan keinginan untuk memperluas kolaborasi dengan Golkar. Almuzzammil menyebut kedua partai memiliki kedekatan personal serta sejumlah kesamaan pandangan mengenai arah pembangunan Indonesia.

“Banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” katanya.

Selain agenda penguatan komunikasi politik, kedua partai membicarakan sejumlah isu nasional, termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kebijakan energi serta dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. PKS menyebut penguatan UMKM menjadi salah satu kesamaan perhatian kedua partai dalam bidang ekonomi kerakyatan.

Pembahasan juga menyentuh rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan terdapat sejumlah poin penting dalam pembahasan tersebut, salah satunya mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Menurut Sarmuji, Golkar dan PKS memiliki kesepahaman untuk mendorong angka ambang batas parlemen yang dinilai moderat. Saat ditanya mengenai angka yang dimaksud, ia menyebut kisarannya sekitar 5 persen.

“Ya kira-kira 5 persen,” kata Sarmuji.

Sarmuji menambahkan, pertemuan Golkar dan PKS pada dasarnya merupakan forum silaturahmi untuk menyelaraskan komitmen kedua partai dalam pemerintahan. Ia mengatakan kedua partai memiliki semangat yang sama untuk memberikan kontribusi maksimal dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid akan membahas lebih lanjut bentuk kerja sama kedua partai.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan pusat Golkar dan PKS. Dari Golkar, Bahlil didampingi Sarmuji dan sejumlah pengurus DPP, sedangkan Almuzzammil hadir bersama Muhammad Kholid serta jajaran pengurus pusat PKS. (naz/fsl)

Lebih baru Lebih lama