 |
| PERKETAT: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan pemantauan terkait APBN 2026 tetap berada di bawah 3 persen/Foto Kemenkeu |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah memperketat pengelolaan belanja negara untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Minggu (6/9/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pendapatan, belanja, dan defisit APBN. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit menjelang akhir tahun.
Purbaya menegaskan pemerintah siap melakukan pemangkasan terhadap belanja yang dinilai tidak diperlukan apabila perkembangan APBN menunjukkan adanya risiko defisit melampaui batas yang ditetapkan.
“Pertama saya harus menjaga tetap defisit di bawah 3 persen at all cost. Kalau nanti menjelang akhir tahun tiba-tiba naik, saya akan potong belanja-belanja yang tidak perlu,” ujar Purbaya dalam forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (3/9/2026).
Menurut Purbaya, penerapan disiplin fiskal dilakukan dengan mengevaluasi kondisi APBN setiap bulan. Pemerintah akan melihat perkembangan penerimaan negara, realisasi belanja, hingga posisi defisit sebagai dasar dalam menentukan kebijakan fiskal.
“Setiap bulan kita lihat belanja kita seperti apa, pendapatan kita seperti apa, defisit kita seperti apa. Itu yang disebut menjalankan fiscal discipline,” katanya.
Selain menjaga defisit, pemerintah juga menaruh perhatian pada efektivitas penggunaan anggaran. Purbaya mengatakan belanja yang tidak memberikan manfaat optimal bagi negara akan dievaluasi dan dikurangi.
“Yang belanja-belanja aneh kita potong, rapat-rapat tidak perlu kita kurangi sedikit. Pada dasarnya belanja yang tidak berguna kita kurangi,” tegasnya.
Purbaya mengungkapkan posisi defisit APBN hingga akhir Juli 2026 masih berada di level 0,9 persen terhadap PDB.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan posisi fiskal pemerintah masih memiliki ruang yang cukup. Salah satu faktor yang mendukung terjaganya defisit adalah penerimaan negara yang berada di atas perkiraan awal.
“Kalau kita lihat defisit sampai akhir Juli juga baru 0,9 persen defisitnya. Mungkin karena belanjanya kurang cepat, tapi belanjanya cukup baik, cukup cepat. Tapi memang penerimaan kita di atas perkiraan semula,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap menjaga kehati-hatian karena perkembangan penerimaan dan belanja dapat berubah hingga akhir tahun.
Salah satu program pemerintah yang turut menjadi perhatian dalam kebijakan efisiensi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya menyebut anggaran MBG pada 2026 telah mengalami sejumlah penyesuaian. Dari alokasi awal sekitar Rp330 triliun, anggaran tersebut kemudian diefisienkan menjadi Rp260 triliun dan kembali menjadi sekitar Rp240 triliun.
Namun, ia menilai masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program tersebut.
“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp330 triliun, terus dilakukan efisiensinya menjadi Rp260 triliun, terus menjadi Rp240 triliun. Tapi saya bicara dengan kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ujar Purbaya.
Untuk tahun depan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran MBG sekitar Rp240 triliun. Purbaya mengatakan efisiensi pelaksanaan akan terus didorong, termasuk melalui pengawasan dan pemanfaatan teknologi.
“Sekarang juga untuk memastikan program itu berjalan efisien, Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi,” katanya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah juga berupaya menjaga momentum pertumbuhan dengan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mengatakan kebijakan fiskal yang efisien perlu berjalan seiring dengan sinergi bersama bank sentral dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai mesin pertumbuhan ekonomi dapat bergerak secara optimal.
“Di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini,” ujar Purbaya.
Ia tetap melihat prospek perekonomian Indonesia cukup positif. Menurutnya, efisiensi kebijakan fiskal, sinergi antarlembaga, serta implementasi program pemerintah yang berjalan baik dapat menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi.
Purbaya bahkan menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun depan masih realistis untuk dicapai apabila berbagai kebijakan tersebut dapat dijalankan secara konsisten.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan sekaligus memastikan anggaran negara digunakan untuk program-program yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian. (naz/fsl)