ISPA : Bupati Banjar laporkan 9.718 Kasus ISPA di Kabupaten Banjar pada Apel Hari Kesadaran Nasional/foto:humasBANUATODAY.COM,MARTAPURA – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar mulai terasa langsung pada kesehatan masyarakat. Hingga awal September 2026, tercatat 9.718 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Data tersebut merupakan kasus kumulatif yang tercatat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sejak Minggu ke-27 hingga Minggu ke-35 Tahun 2026, atau periode 5 Juli sampai 5 September 2026.
Kondisi itu menjadi perhatian Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar di halaman Kantor Bupati Banjar, Senin (14/9/2026).
Saidi meminta Dinas Kesehatan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kabut asap. Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada kelompok rentan.
“Melihat tren ini, saya minta Dinas Kesehatan memastikan pelayanan bagi masyarakat terdampak, khususnya penanganan kasus ISPA dan perhatian ekstra kepada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan lanjut usia,” ucap Saidi.
Tingginya kasus ISPA tersebut terjadi di tengah masih tingginya aktivitas karhutla di Kabupaten Banjar.
Hingga 13 September 2026, pemerintah mencatat 305 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 2.086,638 hektare, tersebar di 70 desa pada 13 kecamatan.
Selain sektor kesehatan, kabut asap juga berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Kabut Asap.
Dalam kebijakan tersebut, sekolah yang terdampak atau terpapar kabut asap diperkenankan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BDR) dengan mempertimbangkan kualitas udara serta keselamatan dan kesehatan peserta didik maupun warga satuan pendidikan.
Saidi menegaskan penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani.
“Kita harus terus memperkuat koordinasi dan tidak ada ego sektoral. Kalau persoalannya lintas sektor, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan secara lintas sektor,” pungkasnya.(Yan/fsl)