TERBAKAR :Kondisi lahan gambut di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang terbakar dan menyisakan hamparan abu pekat/foto:bnpbBANUATODAY.COM,BANJARBARU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Selatan secara resmi meliris kerugian dari Kebakaran Hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Selatan,
Dalam laporan kaji cepat per 18 Oktober 2026, estimasi nilai total kerusakan fisik dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana ekologis ini mencapai angka fantastis: Rp12,15 Triliun.
Laporan valuasi tersebut disusun oleh Analis Kebencanaan Ahli Muda BNPB, Abriveno Y.L. Pitoy, S.Sos., M.I.L., berdasarkan pemantauan sebaran api dan titik asap yang mengepung wilayah Kalsel.
Hingga pertengahan Oktober 2026, total luasan hutan dan lahan yang hangus dilahap api tercatat seluas 14.080,30 hektare.
Luasan tersebut membakar 10.142,30 hektare lahan mineral serta 3.938,00 hektare hamparan lahan gambut.
Kabupaten Banjar tercatat sebagai wilayah dengan kehancuran terluas, mencapai 7.054,12 hektare (5.014,12 Ha mineral dan 2.040,00 Ha gambut).
Peringkat berikutnya ditempati Kabupaten Tapin seluas 3.000,22 hektare (1.850,22 Ha mineral dan 1.150,00 Ha gambut), Kota Banjarbaru seluas 2.539,00 hektare (2.124,00 Ha mineral dan 415,00 Ha gambut), Kabupaten Tanah Laut seluas 817,50 hektare, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluas 343,15 hektare.
BNPB menggunakan metode Damage and Loss Assessment (DaLA) dan Rapid Assessment yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Metode DaLA membagi dampak bencana secara tegas menjadi dua ranah utama: Direct Loss (Kerusakan Fisik Langsung pada aset lingkungan) dan Indirect Economic Loss (Kerugian Ekonomi Tidak Langsung dari hilangnya arus fungsi dan ekonomi).
Untuk mengukur luasan dan tingkat keparahan area yang terbakar (burn severity), BNPB menggunakan pemetaan geospasial berbasis penginderaan jauh (remote sensing).
Data diolah dari citra satelit Sentinel-2 dan Landsat-8 menggunakan algoritma Normalized Burn Ratio (NBR) serta Differenced Normalized Burn Ratio (dNBR).
Kendati demikian, laporan ini menegaskan bahwa angka tersebut merupakan perhitungan sementara dengan tingkat ketidakpastian (uncertainty) yang mempertimbangkan dinamika kebakaran di lapangan.
Porsi terbesar dari valuasi BNPB berada pada kategori Direct Loss atau kerusakan fisik aset lingkungan yang nilainya menyentuh Rp9,23 Triliun (sekitar 75,97 persen dari total valuasi)
Berdasarkan ketetapan baku valuasi keanekaragaman hayati sebesar Rp45 Juta per hektare, musnahnya plasma nutfah di Kalsel menyumbang angka kerusakan terbesar hingga Rp6,42 Triliun.
Selanjutnya, kehancuran aset perkebunan rakyat, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan vegetasi sawit/karet di lahan mineral divaluasi sebesar Rp2,03 Triliun, menggunakan standar nilai rata-rata tegakan sebesar Rp200,34 Juta per hektare.
Sementara itu, kerusakan hidrologis di bawah permukaan tanah gambut divaluasi sebesar Rp772,24 Miliar, mengacu pada ketetapan kerusakan hidrologis bawah permukaan sebesar Rp196,10 Juta per hektare.
Di luar kerusakan aset fisik, lumpuhnya aktivitas sosial dan perputaran ekonomi (Indirect Economic Loss) menyumbang kerugian sebesar Rp2,92 Triliun.
Emisi karbon menjadi penyumbang kerugian tidak langsung terbesar. Terlepasnya 811.107 ton gas rumah kaca (CO_2e) dari bawah permukaan gambut dan biomassa permukaan menghasilkan estimasi kerugian emisi karbon senilai Rp1,42 Triliun (terdiri dari emisi gambut Rp1,12 Triliun dan emisi biomassa mineral Rp299,46 Miliar), dengan asumsi nilai perdagangan karbon internasional USD 5 per ton CO_2e.
Sebanyak 18.423 jiwa tercatat terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) aktif. Dengan rata-rata beban penanganan medis darurat sebesar Rp38,53 Juta per kasus, total biaya kesehatan membengkak hingga Rp710 Miliar.
Pada sektor pendidikan, pengalihan pembelajaran ke sistem daring (PJJ) yang berlangsung selama 28 hari aktif sekolah dan berdampak pada 1.111.111 anak sekolah menciptakan kerugian sunk-cost pendidikan sebesar Rp140 Miliar.
Tak hanya itu, kelumpuhan sektor pariwisata dan UMKM selama 50 hari akumulatif menekan pendapatan daerah hingga Rp120 Miliar.
Sebanyak 4.800 unit UMKM di sektor kerajinan purun, sasirangan, hingga kuliner mengalami anjloknya omset transaksi hingga 50 persen.
Wisata susur sungai dan Pasar Terapung di Banjarmasin terhenti akibat jarak pandang kelotok di bawah 200 meter, disusul terganggunya objek wisata hutan kota di Banjarbaru serta kawasan konservasi bekantan di Kabupaten Banjar dan Tapin.
Gumpalan kabut asap pekat juga memicu 184 kali penundaan dan pembatalan penerbangan darurat di Bandara Internasional Syamsudin Noor, memicu kerugian sektor transportasi dan logistik sebesar Rp90 Miliar.
Adapun total pengeluaran uang tunai negara untuk biaya penanganan darurat pemadaman di lapangan tercatat telah menghabiskan dana sebesar Rp390 Miliar.(Yan/fsl)