PAJAK :DPRD Banjar Soroti Potensi PAD yang Belum Tergarap, Pajak Rumah Makan Jadi Perhatian/foto:yuandaBANUATODAY.COM,MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum tergarap maksimal. Sejumlah sektor usaha, khususnya kuliner dan rumah makan, disebut masih berpeluang menyumbang pendapatan lebih besar bagi daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, meminta pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lebih serius memetakan dan menggali sumber pendapatan yang selama ini belum optimal.
Hal itu disampaikannya seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama SKPD terkait pendapatan daerah di Ruang Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Selasa (13/10/2026).
Irwan mengungkapkan, potensi peningkatan PAD Kabupaten Banjar masih terbuka lebar. Ia menilai, target pendapatan tidak semestinya hanya mengacu pada capaian tahun sebelumnya, tetapi juga harus mempertimbangkan peluang baru yang bisa dikembangkan.
“Dari Dinas Pendapatan sendiri, angkanya sekitar Rp186 miliar. Kami berharap masih bisa lebih besar karena banyak potensi yang belum tersentuh dan belum dikaji, padahal peluangnya cukup besar,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatiannya adalah usaha kuliner, termasuk rumah makan dan kawasan lesehan di Bincau. Menurutnya, potensi usaha tersebut perlu didata dan dikaji lebih mendalam agar kontribusinya terhadap pajak dan retribusi daerah dapat dioptimalkan sesuai ketentuan
“Seperti lesehan di Bincau, saya sendiri melihat ke sana, tetapi potensi ini belum tersentuh secara maksimal oleh teman-teman di dinas terkait. Termasuk rumah-rumah makan yang ada di Kabupaten Banjar,” tegasnya.
Irwan juga membandingkan potensi pendapatan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru. Ia menyebut Banjarbaru mampu menghasilkan PAD lebih dari Rp300 miliar melalui sektor jasa, pajak, dan retribusi.
Menurutnya, Kabupaten Banjar memiliki wilayah yang lebih luas dan jumlah penduduk lebih besar sehingga perlu mengidentifikasi sumber pendapatan secara lebih menyeluruh.
Ia pun membuka kemungkinan pembentukan satuan tugas (Satgas) atau panitia khusus (Pansus) untuk mendorong optimalisasi PAD, termasuk mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.
“Kami berharap nanti ada Satgas atau Pansus untuk meningkatkan PAD, sehingga potensi-potensi yang ada benar-benar bisa digali dan memberikan hasil bagi daerah,” ungkapnya.
Irwan menegaskan, peningkatan PAD diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan sosial, kebudayaan, kesehatan hingga pendidikan.
Karena itu, ia berharap SKPD terkait tidak hanya berfokus pada target pendapatan, tetapi juga melakukan pendataan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap potensi yang tersedia.
Dengan pengelolaan yang lebih optimal, potensi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Banjar diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah.(Yan/fsl)