 |
| PERKUAT: Kementerian Kehutanan tetap perkuat kewaspadaan kebakaran hutan dan lahan/Foto kehutanan.go.id |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Meski demikian, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tetap memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang masih menunjukkan konsentrasi titik panas tinggi.
Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) hingga Kamis (8/10/2026) pukul 21.10 WIB, terdeteksi 387 hotspot high confidence secara nasional. Angka tersebut berkurang 789 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.176 titik. Data itu dihimpun melalui satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.
Di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, Sumatera Selatan mencatat 130 hotspot, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 86 titik. Kalimantan Selatan mencatat 37 titik, Kalimantan Barat 12 titik, Jambi tiga titik, sedangkan Riau tidak mencatat hotspot.
Secara keseluruhan, enam provinsi tersebut memiliki 268 hotspot, turun dari 543 titik pada hari sebelumnya. Namun, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi prioritas yang mengalami peningkatan, yakni dari 31 menjadi 37 titik.
Kemenhut mengingatkan bahwa penurunan jumlah hotspot tidak berarti ancaman karhutla telah berakhir. Titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, bukan ukuran langsung jumlah kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar. Karena itu, temuan satelit tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan atau groundcheck.
Pengendalian karhutla dilakukan bersama Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan pihak terkait lainnya.
Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk pemadaman melalui water bombing. Upaya tersebut dilengkapi patroli darat, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, dan pendinginan area terdampak.
Penanganan kawasan gambut menjadi perhatian khusus karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api di permukaan tidak lagi terlihat. Pembasahan dan pendinginan perlu dilakukan hingga lokasi dipastikan aman.
Di sisi lain, pemerintah terus memantau kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2,5. Sejumlah wilayah masih menunjukkan kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, beberapa bagian Kalimantan terpantau berada pada kategori berbahaya.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengikuti informasi resmi dan arahan pemerintah daerah. Jika kualitas udara memburuk, warga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar, terutama untuk melindungi anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis.
Selain pengendalian api dan perlindungan masyarakat, Kemenhut juga melakukan penanganan satwa liar yang terdampak kebakaran maupun gangguan habitat di Kalimantan.
Berdasarkan rekap yang disampaikan kementerian, sebanyak 272 individu satwa telah mendapat penanganan di empat provinsi, yakni Kalimantan Selatan 105 individu, Kalimantan Barat 71 individu, Kalimantan Tengah 48 individu, dan Kalimantan Timur 48 individu.
Di Kalimantan Barat, satwa yang ditangani antara lain 46 orangutan, 12 trenggiling, lima kukang, empat kucing kuwuk, dua bekantan, satu musang, dan satu lutung kelabu. Penanganan dilakukan sesuai kondisi satwa, mulai dari evakuasi, pemeriksaan, rehabilitasi, hingga pemindahan ke habitat yang lebih aman.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka atau terdampak kebakaran diminta tidak mengevakuasinya sendiri. Warga disarankan menjaga jarak, mencatat lokasi temuan jika memungkinkan, dan segera melaporkannya kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.
Kemenhut juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Pemerintah menekankan pentingnya deteksi dini, patroli, respons cepat, dan keterlibatan masyarakat untuk menjaga penurunan hotspot serta mencegah kebakaran kembali meluas. (naz/fsl)