 |
| RESMIKAN: Presiden Prabowo Subianto resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK)/Foto BPMI Setpres/Muchlis Jr |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pembentukan lembaga ini menandai perubahan fokus kebijakan pemerintah, dari sekadar memperluas akses keuangan menjadi peningkatan kesejahteraan finansial keluarga.
Peresmian DNKK dilakukan melalui penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo. Acara tersebut turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Dalam sambutannya, Prabowo secara resmi mengumumkan pembentukan dewan tersebut pada Kamis, 22 Oktober 2026.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Perubahan tersebut memperluas sasaran kebijakan agar tidak hanya berfokus pada kepemilikan rekening dan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kondisi keuangan rumah tangga secara menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.
Menurutnya, keluarga menjadi perhatian utama karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan kebijakan keuangan memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga.
Airlangga juga memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026. Berdasarkan survei tersebut, tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen.
Dalam struktur DNKK, Presiden Prabowo bertindak sebagai ketua, sementara Airlangga menjalankan tugas sebagai ketua harian. Kepemimpinan dan keanggotaan dewan turut melibatkan sejumlah unsur pemerintah serta lembaga keuangan, termasuk OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan kebijakan DNKK diarahkan pada tiga aspek utama, yakni kesejahteraan kondisi keuangan (financial wellness), ketahanan finansial dalam menghadapi guncangan (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security).
Airlangga menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional untuk mendukung kesejahteraan keuangan keluarga. Di tingkat daerah, pelaksanaannya akan didorong melalui penguatan literasi keuangan dan dukungan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui pembentukan DNKK, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan keuangan agar manfaat layanan keuangan tidak berhenti pada akses semata, tetapi juga membantu keluarga membangun ketahanan dan keamanan finansial. (naz/fsl)