BANUATODAY.COM,MARTAPURA – Pembangunan yang adil tidak cukup hanya diwujudkan melalui program pemerintah. Setiap kebijakan juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara setara, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Prinsip tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Bimbingan Teknis Focal Point PUG yang digelar di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mengatakan PUG harus dipahami sebagai strategi pembangunan yang diterapkan di seluruh tahapan kebijakan, bukan semata-mata urusan perempuan atau program yang berdiri sendiri.
“Perspektif gender perlu diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.
Menurut Yudi, tantangan utama pelaksanaan PUG adalah memastikan kebijakan yang telah dirancang benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, setiap perangkat daerah perlu memahami kesenjangan gender dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi salah satu langkah penting. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda di masyarakat sehingga program yang disusun lebih tepat sasaran.
Yudi pun mendorong para Focal Point PUG meningkatkan pemahaman mengenai analisis gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan PUG.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami, menjelaskan bimtek tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah.
Sebagian peserta merupakan kepala subbagian perencanaan yang dinilai memiliki peran penting dalam memasukkan perspektif gender ke dalam program kerja instansi masing-masing.
“Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih inklusif, adil, dan berkesetaraan,” kata Widya.
Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dan turut dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Adapun narasumber berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini, Pemkab Banjar berharap prinsip kesetaraan gender semakin terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.(Yan/fsl)

