.jpeg) |
| PENDAPAT: Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa saat memberikan keterangan terkait 120 Anggota DPR RI usulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)/Foto: Jaka/jk |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI dan dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul diketahui berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh perwakilan masing-masing fraksi dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan.
Ia merinci, dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Saan, jumlah tersebut telah melampaui ketentuan minimal pengusulan HMP yang membutuhkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR. Dengan demikian, usulan yang berasal dari delapan fraksi tersebut memenuhi persyaratan jumlah pengusul untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas politikus Partai NasDem tersebut.
Saan menjelaskan, setelah menerima dokumen usulan, pimpinan DPR akan membawanya ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diteruskan ke tahapan berikutnya.
Berdasarkan agenda yang diterima, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) mencantumkan pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI sebagai salah satu agenda persidangan.
Adapun substansi usulan HMP tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam konteks ini, para pengusul mengaitkan penggunaan hak tersebut dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden, menyusul polemik mengenai ijazahnya.
Sementara itu, Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan hak-hak tersebut selanjutnya diatur melalui UU MD3 dan peraturan tata tertib DPR.
Meski telah mendapat dukungan 120 anggota dari delapan fraksi, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatannya. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional sebelum dapat menghasilkan keputusan lebih lanjut.
Dengan masuknya usulan tersebut ke dalam agenda kelembagaan DPR, perkembangan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berlanjut ke proses politik di parlemen. (naz/fsl)