Tanggap Darurat Banjar Diperpanjang hingga 24 November ,84 Desa Masih Krisis Air Bersih,

 

SUPLAI :Petugas BPBD Kabupaten Banjar melakukan suplai air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan/foto:bpbd banjar

BANUATODAY.COM,MARTAPURA -Tanggap darurat Banjar diperpanjang hingga 24 November 2026, hal ini karena masih ada 84 desa yang masih krisis air bersih,

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting di balik keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperpanjang status tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan hingga 24 November 2026.

“Perpanjangan status (aTangggap Darurat “ diperlukan untuk menjaga keberlanjutan penanganan di lapangan, termasuk dukungan operasional dari melalui Banpres dan Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya, Rabu (11/11/2026). 

Bukan tanpa sebab, menurutnya status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus menopang kebutuhan operasional penanganan bencana.

Mulai dari operasional armada truk tangki, bahan bakar minyak (BBM), penyediaan tandon air, hingga uang lelah relawan yang terlibat dalam distribusi.

"Status darurat ini jadi payung hukum kita agar operasional armada truk tangki, bahan bakar, sebaran tandon air, hingga uang lelah relawan di lapangan bisa terus disokong menggunakan dana darurat," terangnya.

Besarnya kebutuhan operasional tersebut tidak lepas dari luasnya wilayah pelayanan distribusi air bersih BPBD Kabupaten Banjar.

Wasis membeberkan, tujuh unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter dikerahkan setiap hari. Setiap armada dapat melakukan hingga tiga kali ritase atau perjalanan dalam sehari.

Dengan kapasitas tersebut, total distribusi air bersih yang disiapkan mencapai 105.000 liter per hari.

Namun, keterbatasan armada membuat penyaluran belum bisa dilakukan setiap hari ke seluruh desa sasaran. 

Sebanyak 84 desa mendapat pasokan secara bergilir, dengan frekuensi distribusi setiap tiga hingga empat hari sekali.

Penanganan ini juga melibatkan 18 elemen lintas sektor. Di antaranya Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Palang Merah Indonesia (PMI), hingga relawan Buser 690.

Mereka membantu mendukung distribusi serta pengisian ratusan tandon portabel yang tersebar di 12 kecamatan rawan kekeringan.(Yan/fsl)