BANJIR :Suasana banjir yang terjadi di salah satu wilayah di Kalsel/foto;dokBANUATODAY.COM, BANJARBARU- Potensi banjir menjadi ancaman yang perlu diantisipasi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan menjelang musim hujan 2026/2027.
Skala ancamannya tidak kecil. Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sekitar 2,79 juta penduduk berpotensi terpapar banjir.Angka tersebut menjadi gambaran besarnya warga yang berada di kawasan berpotensi terdampak.
Sementara itu, luas wilayah yang masuk dalam peta bahaya banjir mencapai sekitar 1,71 juta hektare. Dari luasan tersebut, lebih dari 1,02 juta hektare masuk kategori bahaya tinggi.
Di tengah besarnya potensi ancaman itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mulai menyiapkan langkah antisipasi.
Pemetaan kawasan rawan banjir dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari persiapan menghadapi musim hujan.
Namun, sejauh ini, langkah yang disampaikan BPBD masih berupa rencana dan dorongan kesiapsiagaan.
Rincian wilayah prioritas, kesiapan personel, peralatan, logistik, hingga jalur evakuasi dan lokasi pengungsian belum dijelaskan secara terperinci.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kalsel, Muhammad Dian Ansyari, menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi dan optimalisasi sistem peringatan dini cuaca ekstrem.
Hal itu disampaikan Dian saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) serta Sosialisasi Aksi Perubahan Pemanfaatan Web Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Rabu (4/11).
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dimulai sebelum bencana terjadi. Persiapan tidak cukup hanya dengan memetakan wilayah rawan, tetapi juga harus diikuti penyiapan sumber daya yang bisa segera digerakkan ketika dibutuhkan.
“Persiapan harus dilakukan secara nyata dan dapat segera digerakkan ketika dibutuhkan. Kita harus mengetahui wilayah prioritas, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus,” ujarnya.
Dalam dokumen KRB Provinsi Kalsel periode 2022–2026, luas wilayah yang masuk peta bahaya banjir tercatat sekitar 1.717.116 hektare.
Dari jumlah itu, 1.028.302 hektare berada dalam kategori bahaya tinggi, 658.208 hektare kategori sedang, dan 30.605 hektare kategori rendah.
Barito Kuala menjadi daerah dengan luasan bahaya banjir kategori tinggi terbesar, yakni sekitar 195.287 hektare. Disusul Kotabaru 152.808 hektare, Tapin 127.328 hektare, dan Kabupaten Banjar 109.893 hektare.
Jika dilihat dari total luas wilayah yang masuk peta bahaya banjir, Kotabaru berada di urutan pertama dengan sekitar 310.135 hektare. Berikutnya Barito Kuala 295.938 hektare dan Tapin 201.807 hektare.
Ancaman tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Bahkan, hasil kajian mencatat 12 kabupaten/kota memiliki tingkat risiko banjir tinggi.
Besarnya ancaman juga terlihat dari jumlah penduduk yang berada di kawasan berpotensi terpapar banjir. KRB mencatat totalnya mencapai 2.796.490 jiwa.
Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk berpotensi terdampak paling besar, yakni 672.122 jiwa. Berikutnya Kabupaten Banjar sebanyak 388.770 jiwa dan Barito Kuala 313.399 jiwa.
Dari keseluruhan penduduk yang berpotensi terpapar, kajian tersebut juga mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Tercatat 262.088 jiwa masuk kelompok rentan berdasarkan usia, 228.372 jiwa merupakan penduduk miskin, dan 9.846 jiwa penyandang disabilitas.
Data ini penting karena kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan personel dan peralatan.
Pemerintah juga perlu memastikan kelompok rentan mendapat akses informasi, bantuan, serta dukungan evakuasi ketika banjir terjadi.(Yan/fsl)