 |
| Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menjadi 'keynote speaker' dalam acara Dies Natalis 56 Tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024). |
BANUATODAY.COM, DEPOK - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Menurutnya, Bawaslu menerima kritik dan masukan dalam menjalankan tugas yang dimanatkan undang-undang.
"Perjalanan pemilu kita semakin lebih baik, meskipun juga banyak hal yang perlu dikritisi. Secara hierarki pengawasan pemilu ada di Bawaslu. Namun, seluruh masyarakat ikut mengawasi jalannya pemilu. Semua warna negara ikut bertanggung jawab terhadap proses demokrasi," jelas Bagja saat menjadi 'keynote speaker' dalam acara Dies Natalis 56 Tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024).
"Oleh sebab itu, ada akses kanal di Bawaslu dalam bentuk aduan dan laporan dalam upaya menghadirkan keadilan. Kritik juga bisa disampaikan yang dilindungi UUD 1945 untuk hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat," lanjutnya.
Maka dia melihat kehadiran masyarakat dalam proses demokrasi menjadi penting. Begitu pula, kata dia sama halnya dengan sistem politik, partai politik dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Bawaslu, lanjutnya, bertanggung jawab terhadap pengawasan seluruh proses tahapan pemilu. Upaya yang dilakukan berupa pencegahan, penindakan, dan partisipasi masyarakat.
"Sehingga, banyak laporan (aduan dugaan pelanggaran pemilu) merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Termasuk banyaknya isu yang berseliweran menjadi bagian partisipasi masyarakat dalam proses kontestasi dan demokrasi saat ini," tutur sarjana hukum dari UI tersebut. (pr/fzl)