 |
| WAWANCARA: Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barut Hj. Henny Rosgiaty Rusli - Foto Dok Nett |
BANUATODAY.COM, KALTENG- Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) Hj. Henny Rosgiaty Rusli, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) yang disusun DPRD sudah selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Hal itu bahkan sudah mencakup berbagai sektor vital, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekonomi berkelanjutan.
Hal ini disampaikannya pada acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barut Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula BappedaLitbang beberapa waktu lalu.
Dirinya juga menyampaikan, bahwa DPRD mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup.
“Pembangunan yang seimbang dan menyeluruh, yang bisa menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat, adalah hal yang harus menjadi prioritas,” kata Henny Rosgiaty Rusli.
Selain itu dirinya juga menekankan pentingnya menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah pada tahun 2026. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Barut berharap program-program terkait kesejahteraan masyarakat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut dirinya juga mengungkapkan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis digital. Menurutnya, hal ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.
Lebih lanjut dirinya juga menyampaikan daftar usulan yang diterima dari setiap anggota DPRD Barut untuk tahun 2026. Sebagian besar usulan tersebut berfokus pada kegiatan fisik berupa peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan. Selain itu, sektor pendidikan juga mendapat perhatian dengan usulan pengadaan buku dan bahan bacaan untuk sekolah-sekolah serta penerapan sekolah gratis 9 tahun.
Sektor kesehatan dan pertanian juga mendominasi dalam usulan yang disampaikan, mengingat sektor-sektor ini membutuhkan perhatian khusus dan prioritas anggaran untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Anggaran harus diberikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ada agar proses peningkatan pembangunan daerah dapat berjalan lancar,” ungkapnya.
Selain itu ia juga memberikan saran dan masukan terkait dengan pentingnya peningkatan sinkronisasi kegiatan pembangunan lintas sektor.
"Selain itu, intensitas komunikasi teknis antara masyarakat desa, kecamatan, perangkat daerah, dan kabupaten perlu ditingkatkan, baik melalui rapat maupun kunjungan. Hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan secara cepat dan efisien," tukasnya.
Sumber: Nett