 |
| SOSIALISASI: Suripno sosialisasikan program bedah rumah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel pada tahun 2026. - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, mengambil peran aktif dalam mensosialisasikan rencana program bedah rumah menyeluruh yang akan digagas Pemerintah Provinsi Kalsel mulai tahun 2026. Sosialisasi ini disampaikannya langsung kepada warga saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Kecamatan Banjarmasin Barat, Senin (7/7/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Suripno menjelaskan bahwa program ini merupakan arahan dari Gubernur H. Muhidin dan bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah yang layak huni. Ia menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota dewan lainnya diminta untuk menyampaikan program ini ke masyarakat sebagai bagian dari bentuk penganggaran yang berbasis aspirasi rakyat.
“Kami diminta untuk menyampaikan langsung ke warga agar mereka memahami dan bisa menyiapkan diri sesuai dengan ketentuan,” ujar Suripno di hadapan peserta sosialisasi yang tampak antusias.
Suripno juga menekankan bahwa program ini akan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, yang nantinya akan diusulkan dalam proses penganggaran daerah. Ia mencontohkan kondisi Banjarmasin yang memiliki sekitar 600 ribu penduduk, dengan perkiraan 50 persennya masuk kategori berpenghasilan rendah.
“Artinya, ada sekitar 300 ribu rumah yang perlu mendapat perhatian. Ini tentu butuh proses bertahap dan dukungan dari semua pihak,” jelasnya.
Ia menyebut, meskipun program ini baru akan berjalan penuh pada 2026, pendataan awal sudah dimulai. Bahkan, untuk tahap pertama, telah disetujui pelaksanaan bedah rumah sebanyak 100 unit melalui APBD Perubahan tahun 2025.
“Target kami ke depan, tiap kecamatan bisa mendapat jatah 100 unit rumah yang akan direhabilitasi. Totalnya sekitar 500 unit untuk tahap awal,” tegas politisi yang dikenal aktif turun ke lapangan tersebut.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga kurang mampu di Kalimantan Selatan secara berkelanjutan, dan memperkuat peran DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. (naz/fsl)