 |
| AKSELERASI: Bank Kalsel dorong penguatan digitalisasi pembayaran pajak di Kalimantan Selatan - Foto Bank Kalsel |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.
Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering bertema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, ini menjadi wujud koordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, SE., M.Si; Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair; Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang juga Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo; Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin; Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor; serta para kepala dinas dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Edy Wibowo menyampaikan bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Menurutnya, peran Bank Kalsel sangat strategis dalam menyediakan layanan serta ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.
“FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Edy.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.
“Sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mempercepat implementasi ETPD, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menegaskan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.
“Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diharapkan mampu menjadi akselerasi strategis yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah,” ungkap Fachrudin.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, serta perwakilan Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel, Fajri, dengan Rini Muliana sebagai moderator. Diskusi tersebut membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.
Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat terus diperkuat guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang lebih optimal, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (naz/fsl)