 |
| RAPAT: DPRD Kabupaten Banjar gelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus) - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJAR - Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus) di ruang rapat gabungan, Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan agenda kelembagaan agar lebih terstruktur dan terkoordinasi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ali Murtadho, serta dihadiri anggota Banmus. Hadir pula Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum Setda Banjar, dan Kepala Bagian Hukum Setda Banjar.
Dalam pertemuan tersebut, Banmus membahas penyesuaian sejumlah agenda penting yang akan menjadi pedoman kerja anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Penataan ulang jadwal dilakukan agar mampu menjawab dinamika kebutuhan daerah sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan optimal sepanjang tahun.
Beberapa agenda strategis yang disiapkan antara lain rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, pengambilan keputusan terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), hingga rapat pembahasan bersama alat kelengkapan dewan.
Selain itu, Banmus turut menetapkan jadwal rapat internal seperti rapat komisi, badan, dan rapat pimpinan. Seluruhnya dirancang sistematis supaya tidak terjadi tumpang tindih waktu pelaksanaan.
Ali Murtadho menegaskan, rapat Banmus menjadi sarana penting untuk memastikan seluruh agenda DPRD terlaksana secara terkoordinasi antara pimpinan, alat kelengkapan, maupun sekretariat.
Menurutnya, penjadwalan yang matang akan mendorong efektivitas serta efisiensi kerja dewan, sekaligus memperkuat peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Dengan jadwal yang tersusun rapi, diharapkan seluruh kegiatan DPRD dapat berjalan sesuai rencana serta memberikan hasil yang maksimal,” ujarnya.
Melalui rapat ini, DPRD Kabupaten Banjar menegaskan komitmen meningkatkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (naz/fsl)