 |
| SAMBUTAN: Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos yang diwakili Wakil Bupati Syairi Mukhlis, S.Sos saat membuka kegiatan - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (30/3/2026), di ruang rapat Pemerintah Daerah lantai 3.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Investasi dan Perekonomian melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas” dan dihadiri Wakil Bupati Kotabaru, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kepala SKPD, camat, serta perwakilan masyarakat dan pelaku usaha.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyinergikan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia mengungkapkan, DPRD telah merangkum sebanyak 2.831 usulan pokok pikiran yang mencakup berbagai sektor prioritas.
“Usulan tersebut meliputi bidang ekonomi, pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan yang diharapkan mampu mendorong program yang tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos yang diwakili Wakil Bupati Syairi Mukhlis, S.Sos saat membuka kegiatan menegaskan bahwa Musrenbang RKPD menjadi wadah penting dalam menentukan arah pembangunan tahun mendatang. Ia menekankan pentingnya peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta jaminan keamanan menjadi faktor utama dalam menarik minat investor.
“Kita harus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain investasi, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, juga menjadi perhatian utama. Dengan panjang jalan kabupaten sekitar 1.200 kilometer, diperlukan penentuan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Di bidang sumber daya manusia, Wakil Bupati turut menyoroti angka stunting yang masih berada di kisaran 23,2 persen. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah tersebut.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber turut memaparkan materi, antara lain dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapperida Kabupaten Kotabaru, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
Materi yang disampaikan mencakup arah kebijakan pembangunan, penguatan investasi dan iklim usaha, strategi peningkatan pendapatan daerah, hingga pengembangan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Panitia melaporkan, Musrenbang RKPD 2027 diikuti sekitar 170 peserta dari berbagai unsur, mulai dari DPRD, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga perwakilan perempuan dan pemuda.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026. Kecamatan Pulau Laut Barat meraih peringkat pertama, disusul Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Sampanahan.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan tersusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kotabaru. (mw/fs)