 |
| ASPIRASI: Pemerintah Kabupaten Banjar gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna menghimpun masukan dari masyarakat terkait pelayanan - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJAR- Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea menegaskan Kegiatan ini merupakan agenda wajib yang bertujuan untuk menghimpun masukan langsung dari masyarakat terkait kualitas layanan yang diberikan pemerintah daerah.
“Melalui forum ini, kita ingin mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan. Hasilnya nanti akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya
Secara umum, pelayanan publik di Kabupaten Banjar dinilai telah berjalan baik. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Ombudsman terkait kepatuhan pelayanan serta capaian pembangunan Zona Integritas.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan akan terus melakukan penguatan layanan, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran.
“Kita tidak ingin efisiensi anggaran berdampak pada kualitas pelayanan publik. Justru harus ada inovasi agar layanan tetap maksimal,” tegasnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) yang mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengganggu layanan kepada masyarakat.
Selain itu, terdapat tiga sektor unggulan yang menjadi fokus pembangunan daerah, yakni pariwisata, perikanan, dan pertanian. Pelayanan perizinan akan diarahkan untuk mendukung kemudahan investasi di ketiga sektor tersebut.
Dalam pelaksanaan pelayanan, peran Ombudsman turut menjadi pengawas eksternal yang memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas layanan.
“Sinergi dengan Ombudsman berjalan sangat baik. Setiap masukan selalu kita tindak lanjuti dengan cepat,” tambahnya.
Terkait tantangan daerah seperti banjir, infrastruktur, dan pengangguran, pemerintah telah memasukkan berbagai persoalan tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah.
Upaya penanganan banjir juga dilakukan melalui optimalisasi anggaran serta pengajuan bantuan ke pemerintah pusat berdasarkan kajian yang telah disusun oleh BPBD. (naz/fsl)