 |
| PERHATIAN: Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Banjar adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan terkait data kemiskinan dan penerima bantuan sosial - Foto Dok Istimewa |
BANUATODAY.COM, BANJAR – Persoalan data kemiskinan dan penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih semrawut menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Banjar. Untuk mengatasi masalah tersebut, Komisi I dan Komisi IV DPRD Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama sejumlah instansi terkait, Kamis (4/6/2026).
Rapat yang berlangsung di lingkungan DPRD Kabupaten Banjar itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), pihak kecamatan, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, mengatakan pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas ketidaksinkronan data sosial yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Banyak warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak tercantum dalam daftar penerima, sementara sejumlah nama yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Ini menjadi persoalan serius karena menyangkut hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Amiruddin, persoalan tersebut tidak terlepas dari penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Namun, data yang digunakan saat ini masih banyak mengacu pada hasil pendataan tahun 2022 hingga 2024. Sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah, terutama sepanjang 2025 hingga 2026, sehingga banyak perubahan yang belum tercermin dalam sistem.
Padahal pemerintah telah menyediakan mekanisme pembaruan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sayangnya, proses pemutakhiran data di lapangan dinilai belum berjalan maksimal dan sering membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Akibatnya, kondisi riil masyarakat kerap berbeda dengan data yang tersimpan dalam sistem, sehingga memunculkan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial.
Sebagai solusi, DPRD Kabupaten Banjar merekomendasikan pembentukan Tim Terpadu Sinkronisasi Data di tingkat kabupaten. Tim ini nantinya melibatkan seluruh instansi terkait untuk melakukan verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data secara berkala.
“Data harus satu pintu, sama, dan akurat. Karena itu kami mendorong pembentukan tim terpadu yang melakukan pembaruan data setiap triwulan atau minimal per semester,” tegas Amiruddin.
Selain pembentukan tim terpadu, DPRD juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam memperjuangkan warga yang layak menerima bantuan namun belum masuk dalam basis data nasional. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengusulkan langsung data warga tersebut ke Kementerian Sosial untuk dilakukan validasi dan penetapan.
Amiruddin menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama keberhasilan program perlindungan sosial. Tanpa data yang valid, berbagai program bantuan seperti PKH maupun bantuan pangan berisiko tidak tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak akurat, bantuan tidak akan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu pembenahan data harus menjadi prioritas bersama,” katanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, saat ini terdapat 7.506 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banjar.
Sementara untuk data penerima bantuan pangan atau beras, DPRD masih akan melakukan sinkronisasi lanjutan bersama Dinas Sosial guna memastikan keakuratan data sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Dengan langkah pembentukan tim terpadu tersebut, DPRD Banjar berharap persoalan data kemiskinan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat segera teratasi, sehingga program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga yang membutuhkan. (naz/fsl)