 |
| SINERGI: DPRD Kabupaten Banjar adakan Raperda Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 - Foto Dok Istimewa |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banjar, Martapura, dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Selasa (14/7/2026).
Salah satu agenda utama yakni persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pendapat akhirnya, Dalam sambutannya, Bupati Banjar menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penyusunan dan pembentukan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai bagian dari tata kelola keuangan daerah yang baik,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Banjar atas berbagai saran, dukungan, serta fasilitasi selama proses pembahasan hingga raperda tersebut memperoleh persetujuan bersama.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada DPRD sehingga raperda ini dapat diselesaikan dan mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah tercapainya persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, tahapan selanjutnya adalah menyampaikan raperda tersebut kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dilakukan evaluasi dan memperoleh nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah.
Bupati berharap sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus dipertahankan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dan DPRD senantiasa dapat terus berlanjut demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya. (naz/fsl)